Efisiensi Proyek Jangka Panjang Kutim Diarahkan untuk Penguatan Infrastruktur dan Layanan Publik
Kutai Timur – Ketika ruang fiskal daerah semakin menyempit, kebutuhan untuk menata ulang arah pembangunan menjadi tak terhindarkan.
Pemerintah dan DPRD Kutai Timur kini memasuki fase penting dalam menyusun strategi yang lebih tajam dan terukur, khususnya terkait pelaksanaan program multi years contract (MYC) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur.
Di tengah kondisi anggaran yang menurun, MYC tak dihentikan, namun dipilah dengan lebih selektif agar hanya kegiatan paling penting yang tetap berjalan.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa efisiensi bukan semata penghematan, tetapi cara memastikan pembangunan tetap bergerak di jalur yang benar.
“Strategi efisiensi juga dalam MYC mendatang menjadi fokus utama agar kegiatan yang tidak mendesak dapat ditunda sementara,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa penundaan sejumlah kegiatan, terutama yang bersifat seremonial atau memiliki biaya besar tanpa dampak langsung bagi masyarakat, merupakan langkah realistis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Menurutnya, setiap rupiah harus ditempatkan pada sektor yang memberikan manfaat nyata dan berjangka panjang.
“Anggaran akan dialihkan ke sektor prioritas seperti infrastruktur dan pelayanan dasar,” tegasnya.
Pandi menjelaskan bahwa pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan merupakan fokus utama yang tidak boleh terganggu.
Di tengah penyesuaian fiskal, sektor-sektor inilah yang dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, DPRD Kutai Timur memastikan bahwa proses perencanaan MYC akan diperketat melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar prioritas pembangunan sesuai kondisi faktual di lapangan.
Tidak ada proyek yang berjalan tanpa kajian mendalam, termasuk mengenai urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kewajiban jangka panjang.
Pandi menegaskan, efisiensi bukanlah penurunan ambisi pembangunan. Sebaliknya, ini adalah strategi untuk memastikan Kutai Timur tetap berkembang di tengah tekanan fiskal nasional.
Dengan memperkuat sektor fundamental seperti infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah daerah berharap manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.
Ia menutup dengan keyakinan bahwa arah pembangunan Kutai Timur hanya akan semakin kuat jika setiap kebijakan anggaran diarahkan pada kebutuhan publik yang paling mendasar. (SH/ADV)
