DPRD Kutim Pastikan Pembangunan Tidak Terhenti Meski APBD 2026 Turun Drastis
Kutai Timur – Tahun 2026 menjadi babak baru yang penuh tantangan bagi Kutai Timur. Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga tersisa Rp4,86 triliun, hampir separuh dari tahun sebelumnya mengirimkan sinyal bahwa daerah harus bersiap mengubah cara kerja dan merumuskan ulang prioritas pembangunan.
Situasi ini bukan sekadar tekanan fiskal, tetapi momentum untuk melahirkan strategi pembangunan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibalas dengan sikap pasif. Pemerintah daerah bersama DPRD, katanya, perlu menyusun langkah-langkah antisipatif yang terukur agar pelayanan publik maupun proyek strategis tidak ikut terhambat.
“Apa yang disampaikan pemerintah menjadi hal baru yang harus diantisipasi dengan strategi khusus menghadapi turunnya APBD Kutai Timur tahun 2026 yang kini hanya sebesar Rp4,86 triliun,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Pandi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi poros gerak ekonomi Kutai Timur. Jalan, jembatan, fasilitas publik, dan akses antarwilayah tidak boleh tersendat hanya karena tekanan anggaran.
Menurutnya, infrastruktur yang baik akan berpengaruh langsung pada kelancaran distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan tetap dapat dilaksanakan meski anggaran menurun,” tegasnya.
Untuk menjaga ritme pembangunan, DPRD Kutai Timur mulai membuka opsi pendanaan baru di luar APBD.
Pola kemitraan dengan sektor swasta, optimalisasi dana pusat, hingga peluang investasi pada sektor prioritas menjadi ruang yang akan terus dijajaki. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran daerah yang tengah tertekan.
Pandi menambahkan bahwa mengarahkan pembangunan di tengah keterbatasan bukan sekadar soal efisiensi, tetapi kemampuan melihat peluang di balik tantangan.
Dengan koordinasi yang lebih kuat dan penetapan prioritas yang ketat, DPRD percaya Kutai Timur tetap bisa bergerak maju, menjaga kesinambungan pembangunan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat kebijakan. (SH/ADV)
