Keterhubungan yang Belum Merata, Warga Muara Bengkal Masih Memilih Jalan ke Samarinda
Kutai Timur – Di hamparan wilayah luas Kutai Timur yang terdiri dari pegunungan, kebun produktif, dan pemukiman yang berjauhan, akses antar-kecamatan seharusnya menjadi jembatan utama ekonomi masyarakat. Namun, hingga hari ini, konektivitas itu masih jauh dari ideal. Kondisi infrastruktur yang belum merata membuat perjalanan antardaerah tidak sesederhana yang dibayangkan, terutama bagi warga di pelosok.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, kembali mengangkat persoalan ini seusai rapat pembahasan hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan hanya proyek fisik, tetapi fondasi dari kemajuan ekonomi daerah.
“Saat ini saja, akses antar kecamatan belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Contoh paling jelas terlihat di Kecamatan Muara Bengkal. Meskipun wilayah ini merupakan salah satu kantong perkebunan yang produktif, masyarakat justru memilih bepergian ke Samarinda, bukan ke Sangatta—ibukota Kabupaten Kutai Timur. Alasannya sederhana namun mendalam: akses jalan menuju Sangatta masih jauh dari memadai.
“Contohnya, masyarakat di Muara Bengkal lebih memilih ke Samarinda karena aksesnya lebih baik,” katanya.
Bagi Jimmi, situasi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana potensi besar Kutim di sektor perkebunan, pertanian, dan sumber daya alam bisa tumbuh maksimal jika jalur transportasi dasar saja belum mendukung?
“Padahal wilayah Kutim memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan sumber daya alam,” lanjutnya.
Ia menilai, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap daerah-daerah penyangga seperti Kutai Timur. Tanpa intervensi serius pada infrastruktur dasar, kemandirian ekonomi yang diharapkan hanya akan menjadi wacana.
Jimmi mendorong agar kebijakan pembangunan nasional memberi ruang lebih besar bagi Kutai Timur—bukan hanya sebagai daerah penyangga, tetapi sebagai kawasan yang memiliki energi ekonomi mandiri jika akses dasarnya dipenuhi. (SH/ADV)
