Fasilitas Polda Kaltim Kian Mendesak Diperbaiki, Jimmi Dorong Hadirnya Parkir Publik yang Layak

Kutai Timur – Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan layanan kepolisian yang semakin kompleks, kebutuhan akan fasilitas publik yang memadai semakin terasa mendesak. Suasana itulah yang kini terlihat di lingkungan Polda Kalimantan Timur, tempat warga dari berbagai daerah datang setiap hari untuk mengurus layanan administrasi hingga penegakan hukum. Namun, di balik tingginya aktivitas, lahan parkir yang tersedia tidak lagi mampu menampung jumlah kendaraan yang datang.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan dukungan penuhnya terhadap rencana pembangunan lahan parkir baru untuk Polda Kaltim. Baginya, fasilitas pelayanan publik yang layak adalah bagian dari penghormatan negara kepada masyarakat yang datang mengakses layanan.
“Terkait pembangunan lahan parkir Polda Kaltim, kami menilai itu memang dibutuhkan,” ujarnya selepas rapat pembahasan evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai situasi yang memang tidak bisa lagi ditunda. Lahan parkir yang terbatas membuat aktivitas pelayanan menjadi kurang nyaman, baik bagi masyarakat maupun petugas kepolisian.

“Jika melihat kondisi di Polda saat ini, lahan parkirnya sangat terbatas,” ucapnya.

Jimmi menilai peningkatan fasilitas publik seperti area parkir bukan hanya soal memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga menyangkut pengalaman masyarakat saat berurusan dengan lembaga negara. Dalam pandangannya, pelayanan publik yang bermartabat harus hadir melalui sarana yang tertata, aman, dan mudah diakses bahkan tidak boleh kalah dengan fasilitas milik sektor swasta.
“Pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik jika sarana seperti itu tersedia. Jangan sampai fasilitas pemerintah kalah dengan fasilitas swasta seperti mal,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan sarana yang layak merupakan cerminan keseriusan negara dalam memberikan kenyamanan bagi warga. Lahan parkir yang memadai mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar: mengurangi antrean kendaraan, memperlancar proses administrasi, dan menciptakan suasana pelayanan yang lebih manusiawi.

Dalam jangka panjang, Jimmi berharap perhatian terhadap fasilitas publik seperti ini menjadi budaya baru dalam pembangunan, di mana rakyat merasakan langsung manfaat dari anggaran yang dikelola pemerintah. (SH/ADV)