Dana TKD Terpangkas, Purwadi Ingatkan Janji Politik Rudy–Seno Harus Tetap Jalan

Portalkaltim.com, Samarinda – Isu pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat banyak pihak di Kaltim merasa cemas.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terancam harus melakukan penyesuaian anggaran di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menilai langkah efisiensi seharusnya dilakukan sejak awal.

Menurutnya, pemerintah terlambat menyadari pentingnya penghematan karena baru bergerak saat pusat memangkas dana.

“Harusnya berhemat dari awal, bukan sesudah ada pemotongan,” katanya.

Purwadi mengingatkan agar kebijakan pemangkasan ini tidak berimbas pada program prioritas Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Ia menyebut, jika janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak dijalankan, maka akan mencederai kepercayaan publik.

“Janji politik harus konsisten demi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik pemborosan yang kerap dilakukan pejabat melalui penggunaan kendaraan dinas berpelat merah. Fasilitas negara itu, ujarnya, sering dipakai ke kondangan, menjemput keluarga, bahkan ke tempat hiburan malam.

Biaya bahan bakar dan perawatan yang ditanggung negara jelas menjadi beban tambahan anggaran.

Menurutnya, inspektorat atau pengawas internal perlu lebih ketat melakukan pemeriksaan. Tanpa pengawasan serius, kebiasaan penyalahgunaan fasilitas publik ini akan terus berulang.

“Penggunaan mobil dinas harus benar-benar dibatasi,” ungkapnya.

Purwadi menilai, pemborosan tidak hanya soal kendaraan, melainkan juga fasilitas lain yang melekat pada pejabat, mulai dari gaji, tunjangan, hingga rumah dinas.

Ia menekankan bahwa efisiensi harus menyentuh semua aspek yang langsung bersinggungan dengan pejabat publik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat terkait pos-pos anggaran yang dipangkas.

Dengan membuka data secara terang, masyarakat bisa melihat komitmen nyata pemerintah menjalankan efisiensi.

“Publik berhak tahu detail efisiensi anggaran,” tandasnya.

Sebelumnya, Kaltim disebut akan terancam menghadapi tekanan fiskal yang besar pada 2026.

Di mana, pemerintah pusat berencana memangkas TKD secara signifikan, terutama dari pos DBH dan DAU.

Proyeksi DBH Kaltim tahun depan diperkirakan hanya Rp1,42 triliun, turun drastis dibanding 2025 yang mencapai Rp6,06 triliun. DAU sendiri juga dipangkas rata-rata 16 persen.

Sejumlah pihak mengaku kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mengganggu jalannya program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (SH)