Rencana Aksi 25 Agustus Tuntut DPR, Puan: Pintu Aspirasi Terbuka Lebar
Portalkaltim.com, Jakarta – Tengah ramai di berbagai media sosial (medsos) mengenai ajakan untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Aksi ini dilatarbelakangi dengan besarnya penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dinilai terlalu tinggi.
Bukan tanpa alasan, dengan keadaan ekonomi nasional yang tengah lesu, juga pemangkasan anggaran di mana-mana. Penghasilan DPR RI yang satu bulan ternyata dapat mencapai nilai Rp100 juta dari gaji dan tunjangan.
“Pajak naik gila-gilaan, masih banyak tenaga pengajar yang hanya mendapat gaji dengan nominal Rp500 ribu dalam satu bulan. Hanya pejabat yang merdeka, rakyat masih menderita,” ucap salah satu pengguna aplikasi Instagram (IG) @ashlul15.
Menanggapi rencana aksi demonstrasi oleh sejumlah masyarakat pada 25 Agustus 2025 mendatang terkait penghasilan DPR RI yang dinilai terlalu tinggi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
“Kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Aspirasi yang akan disampaikan kepada kami akan diterima oleh badan aspirasi masyarakat di DPR. Kami ingin mendengar secara terbuka keluhan, keberatan, maupun pertanyaan yang ada,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Kamis (22/8/2025).
Puan menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR dalam periode ini. Perubahan yang terjadi hanyalah pemberian kompensasi karena rumah jabatan di Kalibata sudah diserahkan kembali kepada pemerintah.
“Yang ada perubahan hanya terkait rumah jabatan, karena anggota DPR datang dari berbagai daerah dan membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, tidak ada kenaikan gaji,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa DPR selalu berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi negara dan berharap masyarakat terus mengawasi kinerja DPR sebagai wakil rakyat.
“Kalau ada hal yang dianggap belum sempurna atau terlalu berlebihan, tentu kami akan mengevaluasi. Namun, semuanya sudah melalui kajian yang matang,” sambungnya.
Selain itu, dirinya juga menyampaikan harapannya terhadap hakim konstitusi yang baru dilantik agar menjaga integritas dan keadilan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, sinergi antar-lembaga negara sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang baik harus menjadi prioritas, baik di DPR maupun di lembaga peradilan. Harapan kami, semua pihak dapat bersinergi menjaga kepercayaan rakyat,” pungkasnya. (TS)
