Militerasi Dikecam BEM Unmul, Begini Tanggapan DPRD Kaltim

Portalkaltim.com, Samarinda – Protes keras terjadi saat masa Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Mulawarman (Unmul) belum lama ini.

Protes tersebut dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul, lantaran adanya aktivitas militerisasi di sela-sela waktu bercengkrama antara mahasiswa baru dan pihak kampus.

Di mana, Koordinator Staf Ahli Pangdam VI/Mulawarman Brigadir Jendral TNI Deni Sukwara yang memanggil anggota BEM FISIP Unmul ke depan karena menyanyikan lagu dengan penuh semangat juang dalam acara PKKMB tersebut.

Presiden BEM KM Unmul M Ilham Maulana menyebutkan pemanggilan ini menciderai aktivitas PKKMB sekaligus membatasi kebebasan berekpresi mahasiswa.

“Nilai-nilai tersebut dinodai oleh kehadiran aparat militer dalam kegiatan PKKMB di Universitas Mulawarman 2025,” katanya, Selasa (12/8/2025), dikutip dari Tempo.co.

Beragam reaksi pun muncul usai kejadian ini viral di berbagai platform media sosial. Hal ini sampai ke telinga Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin.

Menurut politisi Partai Golkar itu, kehadiran TNI/Polri di lingkungan kampus merupakan salah satu cara memberikan pemahaman pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan penting diberikan kepada mahasiswa baru, namun teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan panitia.

Ia menilai, selama simbol-simbol seperti TNI atau Polri tidak digunakan untuk menyampaikan narasi yang merusak nilai-nilai demokrasi, maka hal itu wajar.

“Instrumen seperti TNI memang memiliki tugas mempertahankan NKRI dan memberikan wawasan kebangsaan. Itu bagian penting dalam membentuk semangat persatuan,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (15/8/2025).

Ia menegaskan, keberadaan simbol TNI/Polri dalam kegiatan kampus tidak serta-merta mencederai demokrasi. Justru, menurutnya, kehidupan sehari-hari masyarakat pun tidak terlepas dari peran dua institusi tersebut. Namun, ia sepakat jika ada unsur pemaksaan yang mengarah pada pelanggaran demokrasi, hal itu harus ditolak.

“Beda kalau ada pengarahan untuk memilih pihak tertentu, itu jelas melanggar,” tegasnya.

Salehuddin melihat materi wawasan kebangsaan penting diberikan mengingat degradasi nilai patriotisme di kalangan generasi muda.

Ia membandingkan pengenalan mahasiswa di luar negeri yang lebih singkat dan fokus pada teknis perkuliahan, sementara di Indonesia wajar jika memuat materi kebangsaan karena keragaman budaya, bahasa, dan agama yang dimiliki.

“Nilai kebangsaan sangat relevan bagi negara besar seperti kita,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa kegiatan PKKMB di Unmul memiliki tujuan jelas sebagaimana tercantum dalam kerangka acuan kegiatan.

“Isinya memang untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa. Selama itu tidak melanggar prinsip demokrasi, saya pikir wajar saja,” pungkasnya. (SH)