Rapat Tahunan DPR RI Jadi Refleksi Bagi Segelintir Pemangku Kebijakan di Indonesia
Portalkaltim.com, Jakarta — Dalam sidang tahunan yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani turut memberikan pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Puan mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang berati rakyat memiliki kedudukan yang tertinggi.
Negara Republik Indonesia juga memiliki pancasila sebagai dasar negara dan ideologi resmi bangsa, yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan.
Namun, tidak sedikit pemangku kebijakan yang menyalahgunakan wewenang, mengesampingkan kepentingan rakyat. Kekuasaan yang diamanahkan kepada mereka kerap digunakan demi keuntungan pribadi atau ‘segelintir orang’.
“Demokrasi kita berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang yang berjiwa digotong-royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan,” ucap Puan saat menyampaikan pidatonya, Jumat (15/8/2025).
Partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah sebagai sarana pendidikan politik, penyerap aspirasi masyarakat, dan juga sebagai sarana komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat,
“Dalam sistem demokrasi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, partai politik memegang peran strategis dalam membentuk perwakilan rakyat. partai politik bukan sekedar kendaraan menuju kekuasaan tetapi jembatan antara rakyat dan negara,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi itu bukan cuma slogan yang muncul setiap musim pemilu, tapi napas yang menghidupi kehidupan berbangsa.
Oleh karena itu, semua pihak mulai dari pemimpin sampai rakyat biasa untuk dapat melihat demokrasi sebagai perjuangan bersama, bukan alat segelintir orang untuk meraih kekuasaan.
Kata demi kata yang telah dikeluarkan dari anak Presiden RI Ke-5 itu seharusnya dapat menjadi peringatan oleh elite politik yang selama ini memandang demokrasi cuma sebatas angka suara atau kursi kekuasaan. Harapan rakyat bukan barang dagangan politik, melainkan amanah yang wajib dijaga.
Dirinya juga menekankan, partai politik seharusnya kembali ke tujuan awalnya, yakni menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan negara. Bukan hanya kendaraan menuju jabatan, tapi rumah tempat lahirnya pemimpin yang mau turun ke lapangan dan mendengar langsung keluhan di sawah yang kering, atau di rumah yang dapurnya tak lagi berasap karena harga pangan yang terus melonjak naik. (TS)
