Pendidikan Gratispol Kaltim Belum Punya Anggaran, Janji Manis Pemprov Masih di Udara
Portalkaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggulirkan harapan besar lewat Program Pendidikan Gratispol, namun hingga kini janji tersebut masih menggantung tanpa kejelasan anggaran.
Wacana yang digadang-gadang bakal menggratiskan biaya kuliah ribuan mahasiswa itu justru menghadirkan pertanyaan baru, benarkah program ini siap jalan, atau hanya gimik politik semata?
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kaltim, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim Dasmiah menyatakan bahwa kepastian anggaran baru akan muncul usai pembahasan APBD Perubahan 2025.
“Setelah pembahasan anggaran perubahan dengan DPRD, baru bisa dipastikan,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Di sisi lain, Dasmiah sudah melempar angka besar, yakni 33 ribu mahasiswa akan dibiayai tahun ini, dan 110 ribu tahun depan. Namun ironisnya, proyeksi fantastis itu belum disertai kerangka pendanaan yang jelas, apalagi rincian teknis distribusinya.
Dasmiah menyebut pembayaran uang kuliah akan langsung ditransfer ke kampus melalui Bank Kaltimtara. Tapi skema yang terdengar rapi di atas kertas ini rupanya masih butuh banyak tambalan.
“Mahasiswa tidak mendaftar dari awal, hanya registrasi ulang karena datanya sudah masuk dari kampus,” katanya.
Sayangnya, ia tak menjelaskan bagaimana pemerintah menjamin keakuratan data tersebut, atau bagaimana mencegah risiko ganda dan penyaluran ke penerima yang tidak sah. Belum lagi, jika database kampus bermasalah, bisa jadi bantuan justru tersendat di awal.
Secara konseptual, Pendidikan Gratispol memang memikat. Siapa yang tak ingin pendidikan tinggi bisa diakses tanpa beban biaya? Namun tanpa peta jalan yang konkret, program ini rawan jadi jebakan retorika. Klaim 110 ribu penerima di tahun depan terkesan lebih seperti angka propaganda ketimbang hasil proyeksi rasional.
Padahal, bantuan pendidikan bukan sekadar soal transfer dana, tapi menyangkut tanggung jawab terhadap mutu, keberlanjutan, dan pengawasan. Jika Pemprov tak segera menyiapkan aturan turunan, SOP teknis, dan skema evaluasi, program ini berpotensi menyulut lebih banyak masalah daripada manfaat.
Masyarakat kini menunggu, apakah Gratispol akan benar-benar jadi solusi, atau sekadar manuver menjelang tahun politik. (SH)
