Defisit dan PAD Tak Tercapai, Kegiatan Nonprioritas Balikpapan Terpaksa Digeser

Portalkaltim.com, Balikpapan – Kondisi defisit anggaran dan belum tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat ruang fiskal Pemerintah Kota Balikpapan semakin terbatas, situasi tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah program dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman mengatakan, persoalan PAD menjadi salah satu dasar penyesuaian anggaran karena target penerimaan tahun berjalan belum mampu dicapai, sementara pemerintah daerah tetap harus menjaga keseimbangan kemampuan belanja.

“PAD kita tidak tercapai, ada kita menutup anggaran PAD itu sekitar kalau enggak salah kurang lebih sekitar Rp300 sekian miliar, karena pencapaian Rp1,5 triliun baru Rp1,2 triliun,” kata Yono pada Rabu (9/9/2026).

Kondisi tersebut juga membuat target PAD 2027 tidak diarahkan untuk mengalami peningkatan, meskipun sebelumnya terdapat dorongan dari DPRD agar target penerimaan daerah dapat ditambah.

Yono menjelaskan, pemerintah daerah memilih mempertahankan target lama karena capaian penerimaan yang menjadi dasar perencanaan belum memenuhi target sebelumnya, sehingga peningkatan target dinilai belum menjadi pilihan dalam pembahasan anggaran berikutnya.

“Untuk tahun 2027 dia tidak mau lagi menaikkan target yang diminta oleh teman-teman DPRD, baik itu tambahan Rp50 miliar pun tidak, karena target yang lama saja belum tercapai,” ujarnya.

Dalam APBD Perubahan 2026, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian diarahkan pada penyesuaian kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya, terutama untuk memastikan program yang dianggap prioritas tetap memperoleh dukungan anggaran.

Sejumlah kegiatan mengalami pemangkasan maupun pergeseran, termasuk belanja makan dan minum yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak lagi dapat dilaksanakan, sementara kebutuhan pemberangkatan atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tetap menjadi perhatian karena telah dialokasikan melalui Kesbangpol.

Yono menyebut terdapat pula sejumlah agenda besar yang tetap dipertahankan karena dianggap menjadi bagian dari kegiatan di Kota Balikpapan, meskipun kondisi anggaran mengharuskan pemerintah dan DPRD lebih selektif menentukan program yang dapat dilaksanakan.

“Yang tidak skala prioritas kita geser dulu karena memang ada revisi anggaran, itu yang kita kemarin bersama dengan TAPD,” jelasnya.

Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, DPRD Balikpapan berharap upaya pemerintah daerah bersama Gubernur Kalimantan Timur untuk bertemu Menteri Keuangan dapat membantu mencari solusi atas persoalan anggaran yang sedang dihadapi daerah.

Yono mengatakan pembahasan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi keluhan pemerintah daerah maupun masyarakat terkait kondisi fiskal, sehingga kebutuhan pembangunan dan pelayanan tetap dapat diperjuangkan sesuai kemampuan anggaran.

“Mudah-mudahan wacana yang akan digiring bersama gubernur, wali kota menghadap Menteri Keuangan itu bisa direalisasikan dan bisa diakomodir menjadi keluhan masyarakat, pemerintah kota, atau pemerintah Kalimantan Timur,” tandasnya (SH/ADV).