APBD Perubahan Balikpapan Tak Punya Dana, Hampir Semua OPD Hanya Biayai Operasional

Portalkaltim.com, Balikpapan – Keterbatasan fiskal membuat ruang gerak Pemerintah Kota Balikpapan dalam APBD Perubahan 2026 semakin sempit, bahkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) disebut tidak memiliki anggaran untuk menjalankan kegiatan pembangunan fisik.

Kondisi tersebut terungkap setelah DPRD Balikpapan menyelesaikan pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026 yang disepakati pada Rabu (9/9/2026).

Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al-Qadri mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini membuat anggaran perubahan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sebab dana yang tersedia sangat terbatas.

“Diberikan hanya Rp12 miliar, tentunya ini sangat-sangat enggak maksimal, apalagi di tengah efisiensi begini,” kata Alwi usai rapat paripurna kesepakatan perubahan KUA PPAS 2026.

Menurutnya, pembahasan anggaran menunjukkan hampir seluruh OPD hanya memiliki alokasi untuk kebutuhan dasar, seperti gaji, bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan biaya operasional lainnya.

“Ya kalau pengadaan barang dan jasa atau apa namanya kegiatan-kegiatan fisik ya enggak ada, hampir di semua OPD tidak ada kegiatan fisik,” ujarnya.

Situasi itu menunjukkan kemampuan APBD Perubahan untuk menopang pembangunan tambahan menjadi sangat terbatas, meski Alwi menegaskan perubahan anggaran pada dasarnya bukan kewajiban apabila kemampuan keuangan daerah memang tidak mencukupi.

“Kalau perubahan ini memang kalau ada uangnya ya dilaksanakan, kalau enggak ada uangnya ya beda, kalau murni baru yang bicara kita tadi bilang terdampak,” jelasnya.

Alwi menyebut kondisi tersebut menjadi sesuatu yang berbeda dibanding pembahasan perubahan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, karena kali ini pemerintah daerah benar-benar menghadapi keterbatasan dana.

“Yang jelas kita memang baru kali ini juga di perubahan benar-benar enggak ada duitnya,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai kondisi tersebut, Alwi mengakui situasi keuangan daerah memprihatinkan namun meminta masyarakat menerima keadaan yang ada sambil tetap menjalankan pemerintahan sesuai kemampuan anggaran.

“Mau diapain lagi kita, mau prihatin, mau kita suka tidak suka ya beginilah keadaannya,” tandasnya.

Ia kemudian memilih menyikapi keterbatasan tersebut dengan menerima kondisi fiskal yang ada, meski konsekuensinya ruang pembiayaan pembangunan melalui APBD Perubahan 2026 menjadi sangat terbatas (SH/ADV).