DPRD Samarinda Nilai Target PAD 2027 Masih Bisa Ditingkatkan

Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim,.S.T.(AHM/Portalkaltim)

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai mencermati potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD menilai kemampuan fiskal daerah masih berpeluang ditingkatkan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan strategi penggalian pendapatan.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan internal Banggar tidak hanya berfokus pada sisi belanja, tetapi juga mengkaji secara mendalam asumsi pendapatan yang menjadi dasar penyusunan APBD 2027. Menurutnya, seluruh proyeksi yang disampaikan pemerintah daerah harus diuji agar sesuai dengan kondisi riil.

“Kami akan memeriksa apakah kemampuan kita mendapatkan Pendapatan Asli Daerah memang hanya sebesar yang diproyeksikan atau justru masih bisa ditingkatkan dengan strategi-strategi tertentu,” ujar Abdul Rohim.

Ia menjelaskan, dokumen KUA-PPAS yang diterima DPRD masih berupa rancangan sehingga berbagai angka di dalamnya masih dapat mengalami perubahan. Karena itu, Banggar melakukan analisis menyeluruh terhadap seluruh asumsi pendapatan sebelum dokumen tersebut dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut Abdul Rohim, besaran APBD yang diproyeksikan sekitar Rp3,3 triliun sangat bergantung pada kemampuan daerah menghimpun pendapatan. Apabila terdapat peluang meningkatkan penerimaan daerah, maka kapasitas belanja pemerintah juga dapat bertambah.

“Angka APBD itu sangat bergantung pada asumsi pendapatan. Kalau nanti ternyata potensi pendapatan masih bisa ditingkatkan, tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan program pembangunan,” katanya.

Selain mengkaji PAD, Banggar juga menelaah berbagai indikator makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran, seperti target pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga berbagai asumsi ekonomi lainnya. DPRD ingin memastikan seluruh target tersebut realistis dan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Abdul Rohim menegaskan proses evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar APBD 2027 benar-benar disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar proyeksi yang sulit direalisasikan. Menurutnya, anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.

 “Yang sedang kami lakukan sekarang adalah memastikan semua asumsi itu realistis. Setelah seluruh analisis selesai, baru kami akan melakukan klarifikasi dengan TAPD pada awal Agustus nanti sebelum KUA-PPAS disepakati bersama,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)