Inflasi Balikpapan Disoroti, Tiket Pesawat dan Solar Jadi Pemicu

Portalkaltim.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menyoroti tingginya laju inflasi yang menempatkan Balikpapan sebagai salah satu daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kondisi tersebut dinilai dipengaruhi oleh tingginya biaya transportasi udara, persoalan distribusi bahan bakar, hingga terganggunya pasokan energi yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan Budiono mengatakan inflasi di Balikpapan menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi secara optimal.

Menurutnya, tingginya harga tiket pesawat dan antrean solar menjadi faktor yang ikut mendorong kenaikan inflasi di daerah tersebut.

“Kalau kita amati ekonomi hari ini, Balikpapan salah satunya menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Timur. Artinya hari ini kebutuhan di Balikpapan itu belum bisa terpenuhi. Salah satu penyumbangnya juga adalah tiket pesawat, kemudian antrean solar,” jelasnya di Kantor DPRD Balikpapan pada Senin (13/7/2026).

Menurut Budiono, persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat diselesaikan pemerintah daerah karena dipengaruhi faktor nasional hingga global. Meski demikian, ia menilai pemerintah bersama pemangku kepentingan tetap harus mencari solusi agar beban masyarakat dapat ditekan.

Ia berharap harga tiket pesawat dapat kembali turun seiring perbaikan kondisi harga avtur. Selain itu, distribusi bahan bakar juga perlu dibenahi agar masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang saat membeli solar bersubsidi.

“Harapannya harga tiket diturunkan lagi. Bukan tiket saja, BBM juga harus menjadi perhatian. Distribusinya jangan sampai masyarakat harus mengantre dan kesulitan mendapatkan solar,” katanya.

Budiono juga menilai ketersediaan infrastruktur penyaluran BBM perlu dievaluasi. Menurutnya, jumlah SPBU dan mekanisme distribusi subsidi harus disesuaikan dengan tingginya kebutuhan masyarakat Balikpapan agar tidak memicu gangguan pasokan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.

Ia menambahkan pelayanan SPBU yang sebelumnya dijanjikan beroperasi selama 24 jam juga perlu dioptimalkan kembali untuk mengurangi antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.

“Sebetulnya mekanismenya saja yang perlu diperbaiki. Daerah yang membutuhkan harus diperbanyak lagi pelayanannya. Kalau kemarin dijanjikan 24 jam, ya aktifkan lagi,” tuturnya.

Selain inflasi, Budiono turut menyoroti dampak pemadaman listrik yang sempat terjadi di Kalimantan. Menurutnya, gangguan pasokan listrik telah menurunkan produktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian, terutama bagi pelaku usaha maupun warga yang mengalami kerusakan peralatan elektronik.

Ia berharap proses perbaikan pembangkit segera diselesaikan dan PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya pemadaman bergilir saya pikir masyarakat sangat dirugikan, apalagi di jam-jam kerja. Produktivitas sangat terganggu. Untuk di Kalimantan, khususnya Balikpapan, kami berharap ada kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialami masyarakat,” tutupnya. (SH)