Pemerintah Terapkan Transformasi Kerja ASN, Dorong Digitalisasi hingga Efisiensi Mobilitas

Portalkaltim.com, Jakarta – Pemerintah mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin cepat dan kompleks. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong perubahan pola kerja yang lebih adaptif, produktif, serta berbasis teknologi digital di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan modern, dengan menekankan efisiensi proses kerja dan peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi dinilai sebagai kunci utama agar birokrasi mampu bergerak lebih cepat dan terukur.

“Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah skema kerja fleksibel melalui work from home (WFH). ASN di instansi pusat dan daerah diwajibkan menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga menekankan efisiensi mobilitas aparatur. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, dengan pengecualian untuk kebutuhan operasional tertentu serta kendaraan berbasis listrik yang tetap diperbolehkan.

ASN juga didorong untuk beralih menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari perubahan budaya kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga mendukung upaya pengurangan emisi.

Transformasi kerja ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2026. Pemerintah akan melakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan guna mengukur efektivitas kebijakan, termasuk dampaknya terhadap kinerja aparatur dan kualitas layanan publik.

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, pengaturan teknis akan dituangkan dalam surat edaran lintas kementerian, melibatkan Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap ASN dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.(IM)