Dishub Kaltim Terima Protes Pelaku Logistik, Penutupan Jembatan Mahulu Dinilai Ganggu Distribusi
Portalkaltim.com, Samarinda – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menutup Jembatan Mahulu bagi kendaraan roda enam memicu respons dari pelaku usaha logistik.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya didatangi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut.
Maslihuddin menjelaskan, penutupan Jembatan Mahulu dilakukan sebagai langkah pengamanan menyusul tiga kali insiden tongkang pengangkut batu bara yang menabrak jembatan dalam waktu berdekatan.
Pemerintah menilai kebijakan ini perlu diterapkan demi menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya kendaraan berat yang melintas di atas jembatan.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap aktivitas distribusi barang. Dalam sepekan, tercatat sekitar 1.000 truk melintasi Jembatan Mahulu. Penutupan jalur ini disebut berpotensi mengganggu mobilitas logistik, memperlambat perputaran ekonomi, hingga dikhawatirkan memicu tekanan inflasi.
“Setelah tabrakan terakhir, kami langsung menutup jalur, baik dari bawah atau alur pelayaran, maupun jalur atas untuk kendaraan darat,” ujar Maslihuddin saat diwawancarai di Samarinda, Rabu (28/1/2026).
Ia menyebut Dishub Kaltim telah menyurati Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait langkah pengamanan tersebut. Meski demikian, durasi penutupan belum dapat dipastikan. Dari sisi teknis, Dinas PUPR & PERA Kaltim merekomendasikan penutupan dilakukan hingga tersedia fender permanen sebagai pelindung jembatan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar hari ini, Maslihuddin mengungkapkan bahwa Pelindo berencana menyiapkan kapal escort atau kapal pendamping selama 24 jam untuk mengawal tongkang batu bara saat melintas di bawah jembatan. Rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan secara final.
Ia mengakui, keputusan penutupan jembatan menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai langkah sementara, Dishub Kaltim menyarankan agar distribusi barang dilakukan dengan memindahkan muatan dari kontainer besar ke kendaraan yang lebih kecil agar tetap bisa melintas.
“Memang ada keterbatasan, karena beberapa jenis barang harus diangkut menggunakan kendaraan roda enam,” tambahnya.
Sebagai opsi lain, Dishub Kaltim juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan mengaktifkan dua jalur di Jembatan Mahakam IV atau Jembatan Kembar Samarinda. Namun opsi ini masih dikaji karena pengalaman sebelumnya justru memicu kemacetan.
“Kami tidak ingin keputusan yang diambil justru menimbulkan masalah baru seperti kemacetan parah,” pungkas Maslihuddin. (SH)
