Pemukaan dan cetak lahan Pertanian Kutim Tetap Jalan Meski Anggaran Dipangkas Rp600 Miliar
Portalkaltim.com, Kutai Timur — Program pengembangan lahan pertanian yang masuk pada 50 Program Unggulan Bupati terpilih di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan tetap berjalan, meski pemerintah daerah (pemda) harus melakukan penyesuaian anggaran akibat koreksi fiskal dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas kepala daerah dan tidak serta-merta dihentikan meski nilai anggarannya berpotensi berkurang.
“Programnya tetap jalan. Yang mungkin berubah itu nilainya, karena semua kegiatan harus menyesuaikan setelah adanya pengurangan sekitar Rp615 miliar,” ujar Jimmi saat diwawancarai di Kantor DPRD Kutim, Senin (19/1/2026).
Jimmi menjelaskan bahwa pengembangan lahan pertanian tersebar di sejumlah wilayah potensial. Pembukaan dan cetak lahan pertanian yang dijanjikan seluas 100 ribu hektare ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengaktifkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya produktif agar kembali memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, secara data, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik lahan yang dinilai layak dikembangkan. Lokasinya tersebar di 18 kecamatan, meski tidak semua kecamatan memiliki potensi persawahan yang sama.
“Ada beberapa kecamatan yang dominan. Kalau wilayah kota tentu tidak ada sawah. Tapi daerah-daerah yang punya potensi sudah didata,” tuturnya.
Ia menegaskan, status lahan yang digarap dalam program tersebut bukan sekadar hak garap sementara, melainkan ditujukan untuk menjadi lahan milik masyarakat, khususnya kelompok tani. Dengan skema tersebut, petani diharapkan memiliki kepastian dan dorongan untuk mengelola lahan secara berkelanjutan.
Terkait penyesuaian anggaran, dirinya mengakui bahwa seluruh sektor terdampak, termasuk pertanian. Pengurangan anggaran dilakukan sebagai konsekuensi dari kelebihan perhitungan fiskal daerah yang harus dikoreksi sesuai evaluasi pemerintah pusat.
“Semua kegiatan dikurangi, termasuk pertanian. Tapi prinsipnya program prioritas tetap harus jalan,” tegasnya.
Pria yang tergabung dalam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan bahwa penguatan sektor pertanian menjadi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian fiskal.
Oleh karena itu, DPRD akan terus mengawal agar program strategis tersebut tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.
“Yang penting programnya tidak hilang. Nilainya bisa disesuaikan, tapi manfaatnya harus tetap dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (TS)
