Mitos menjadi tantangan kesehatan di Kutim, Ketika Kepercayaan Lama Mengancam Sang Anak
Portalkaltim.com, Kutai Timur — Mitos dan kepercayaan turun-temurun masih menjadi tantangan serius dalam upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim.
Kepala Dineks Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniyawati, menyebut bahwa kepercayaan yang tidak berlandas pada kebenaran dan tidak terbukti pada penilitian medis tersebut kerap menghambat program-program kesehatan, terutama terhadap angka stunting dan imunisasi pada anak-anak yang masih menjadi catatang penting di Kutkm
Imunisasi dan stunting tentunya berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga usia balita.
“Masih banyak mitos yang dipercaya oleh masyarakat, dan itu menjadi tantangan kami. Terutama soal imunisasi. Misalnya imunisasi bayi baru lahir seperti BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk mencegah TBC (tuberkulosis),” ujar Yuwana saat diwawancarai seusai podcast di Ruang Podcast Bangga Kencana DPPKB Kutim, Kamis (15/1/2026).
Yuwana menjelaskan bahwa di sejumlah wilayah yang masih kuat memegang budaya lokal, terdapat anggapan bahwa bayi di bawah usia dua bulan tidak boleh “dilukai”, termasuk dengan suntikan imunisasi. Akibatnya, sebagian orang tua menolak pemberian vaksin pada bayi mereka.
“Ada anggapan bayi sebelum dua bulan itu tidak boleh dilukai. Akhirnya benar-benar ditolak imunisasinya, dan ini berdampak pada capaian imunisasi yang masih kurang di beberapa wilayah,” jelasnya.
Selain faktor budaya, ia turut menyoroti adanya penolakan imunisasi yang dilatarbelakangi alasan keagamaan. Isu mengenai kehalalan vaksin masih kerap muncul, terutama saat terjadi kasus penyakit menular seperti campak.
“Ada juga yang menolak karena menganggap vaksin itu haram, katanya mengandung babi. Padahal itu sudah dijelaskan, proses pembuatan vaksin itu panjang dan melalui sistem penyaringan. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga sudah menyatakan vaksin itu halal,” tegasnya.
Menurutnya, persepsi keliru tersebut menunjukkan pentingnya edukasi kesehatan yang berkelanjutan dan menyentuh akar kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah (pemda), katanya, terus berupaya melakukan sosialisasi dengan pendekatan persuasif agar orang tua memahami bahwa imunisasi merupakan langkah perlindungan bagi anak.
“Ini bukan hanya soal program, tapi soal masa depan anak-anak kita. Kalau imunisasi terhambat, risiko penyakitnya jauh lebih besar,” pungkasnya. (TS)
