DPPKB Dorong Sinergi Lintas OPD dan Dunia Usaha untuk Percepat Penurunan Stunting
Portalkaltim.com, Kutai Timur — Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus diperkuat melalui sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga dunia usaha dan dunia industri.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Achamd Junaidi, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Menurut Junaidi, kolaborasi menjadi kunci agar program pusat dan daerah berjalan searah dan saling menguatkan.
“Namanya sinergitas kebijakan. Program dari pusat, baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kemendukbangga BKKBN, harus diselaraskan dengan program Pemda (pemerintah daerah) . Di Kutim, itu masuk dalam 50 program unggulan daerah,” ujar Junaidi saat diwawancarai di Kantor DPPKB seusai melakukan podcast, Kamis (15/1/2026).
Junaidi menjelaskan bahwa, di tingkat daerah, sinergi tersebut diwujudkan melalui kolaborasi seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DPPKB dengan sasaran yang sama, yakni percepatan penurunan stunting.
Program-program nasional tentunya akan dipadukan dengan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kutim periode 2025–2030 ini.
“Kalau kita tarik benang merahnya, dari Asta Cita Presiden sampai program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sebenarnya sangat nyambung. Tantangannya sekarang bagaimana semua pihak mau duduk bersama dan bekerja sebagai super tim, bukan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Selain kolaborasi lintas OPD, DPPKB juga mulai menggandeng dunia usaha dan dunia industri. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan puluhan subkontraktornya di wilayah ring satu perusahaan.
“Di ring satu PT KPC, kita sudah mulai kolaborasi. Fokusnya adalah membedah data anak stunting dari Dinas Kesehatan dan data keluarga berisiko stunting dari DPPKB. Lokasinya di empat kecamatan, yakni Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, dan Rantau Pulung,” jelasnya.
Tak hanya itu, kolaborasi serupa juga direncanakan akan diperluas ke wilayah ring satu perusahaan lain, seperti zona Teluk Pandan melalui kerja sama dengan PT Indominco Mandiri (IMM).
Menurutnya, kunci dari kolaborasi tersebut terletak pada penyatuan dan verifikasi data. DPPKB memiliki data keluarga berisiko stunting berbasis nama dan alamat, sementara Dinkes memiliki data anak stunting yang terpantau melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
“Ke depan, operator data dari Dinkes dan DPPKB akan duduk bersama, termasuk kader-kader di lapangan. Di kami ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sekitar 528 orang dan penyuluh lapangan keluarga berencana sebanyak 43 orang. Semua data ini akan kita hubungkan,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan jemput bola menjadi penting, terutama untuk menjangkau keluarga dan anak yang tidak rutin datang ke Posyandu. Dengan data yang terverifikasi dan sasaran yang jelas, intervensi diharapkan lebih tepat dan berdampak.
“Tidak mungkin semua diselesaikan sekaligus. Tapi paling tidak kita mulai dari data yang ada, kita benahi bersama, lalu kita jalankan program dengan sasaran yang sama untuk percepatan penurunan stunting,” pungkasnya. (TS)
