DPRD Kutim Siapkan Peninjauan Menyeluruh Proyek MYC di Tengah Turunnya APBD
Kutai Timur – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2026 tidak hanya menjadi catatan keuangan, tetapi juga sinyal bagi pemerintah daerah untuk kembali menata strategi pembangunan.
Di tengah menurunnya kemampuan fiskal, proyek-proyek yang menggunakan skema multi years contract (MYC) kini masuk dalam tahap kaji ulang agar pelaksanaannya tetap efisien dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin penurunan anggaran justru melemahkan pembangunan. Karena itu, setiap proyek MYC akan dianalisis bersama Badan Anggaran (Banggar) agar hanya kegiatan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat yang tetap berjalan.
“Terkait pelaksanaan proyek multi years contract di tengah penurunan anggaran, DPRD akan melakukan kajian mendalam bersama tim Banggar,” ujarnya.
Menurut Pandi, Kutai Timur harus menjaga arah pembangunan jangka panjang, khususnya proyek yang berkaitan dengan konektivitas wilayah, akses ekonomi, hingga pemerataan pembangunan dari desa hingga kabupaten.
“Program ekonomi yang mendukung konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan ekonomi masyarakat desa hingga kabupaten akan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa skema MYC baru akan dijalankan apabila perencanaannya telah benar-benar matang, baik dari sisi teknis maupun keuangan. Dengan kondisi APBD yang menyusut, setiap keputusan harus diambil secara hati-hati agar tidak menciptakan beban anggaran di tahun selanjutnya.
Pandi menambahkan bahwa tantangan fiskal tidak boleh membuat daerah kehilangan momentum pembangunan. Justru, situasi ini harus menjadi pemicu untuk memperkuat kualitas perencanaan, memastikan setiap program memiliki urgensi yang jelas, serta memperluas kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Dengan pendekatan yang terukur dan selektif, DPRD Kutai Timur berharap seluruh proyek strategis tetap memberikan manfaat optimal, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memastikan bahwa roda pembangunan tidak berhenti meski tekanan anggaran sedang tinggi. (SH/ADV)
