DPRD Kutim Minta Pemerintah Susun Strategi Fiskal Baru Hadapi Penurunan DBH, Faizal: Jangan Hanya Menunggu Bantuan Pusat
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyusun strategi fiskal yang lebih adaptif untuk menghadapi penurunan pendapatan akibat kebijakan relokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai kondisi fiskal Kutim saat ini berada pada situasi yang menuntut respons cepat dan terukur agar pembangunan tidak terhambat meski ruang anggaran semakin terbatas.
Menurut Faizal, pemda tidak dapat lagi bertumpu pada pola lama yang hanya menunggu alokasi dana dari pusat. Dalam tekanan fiskal seperti sekarang, kreativitas dan ketepatan langkah menjadi kunci keberhasilan daerah mempertahankan kinerja pembangunan.
“Ini bukan lagi soal besar kecil anggaran. Ini soal kemampuan kita beradaptasi. Jangan hanya menunggu bantuan pusat,” ujar Faizal kepada awak media.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu lebih agresif menggali sumber penerimaan baru. Hal tersebut mencakup optimalisasi lahan sitaan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan, serta mendorong kerja sama operasional (KSO) yang berjalan di wilayah Kutim agar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
“Kalau ada KSO di atas wilayah kami, pemda harus dapat bagian. PAD tidak akan naik kalau kami hanya pasif,” tegasnya.
Faizal juga menilai pentingnya pemetaan aset daerah secara menyeluruh, terutama lahan-lahan strategis yang berpotensi dijadikan sumber pendapatan tambahan. Dengan kondisi fiskal yang ketat, setiap peluang, sekecil apa pun, harus dapat dimanfaatkan agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terhenti.
Dirinya berharap Pemkab Kutim tidak terpaku pada kebijakan pusat, tetapi mampu bergerak independen mencari ruang fiskal baru demi keberlanjutan program-program prioritas.
“Daerah harus kreatif dalam keadaan seperti ini,” pungkasnya. (TS/ADV)
