UMKM Jadi Fokus Kutai Timur, Pemerintah Dorong Akses Modal Lebih Besar
Kutai Timur – Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya ditopang industri besar, tetapi harus berakar dari masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun tantangan terbesar yang dihadapi adalah akses terhadap modal usaha.
Pemerintah daerah menilai, selama ini banyak masyarakat yang ingin berusaha namun terbentur keterbatasan modal dan ketiadaan agunan untuk meminjam ke bank. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM sulit berkembang dan hanya mampu bertahan dengan keuntungan yang sangat terbatas.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan perlunya keberpihakan lebih besar kepada UMKM. Ia menilai, pinjaman lunak yang disediakan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutai Timur belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat.
“Nah, kemudian selain itu juga UMKM. Pertumbuhan ekonomi harus tumbuh dengan kuat langsung dari masyarakat,” ungkap Mahyunadi.
Ia mencontohkan pinjaman tanpa agunan sebesar Rp5 juta yang diberikan BPR. Dengan nilai tersebut, keuntungan yang bisa diperoleh pelaku UMKM hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan, jumlah yang sangat terbatas untuk menopang kebutuhan hidup.
“Pinjaman tanpa agunan Rp5 juta hanya hasilkan Rp1,5 juta per bulan,” jelasnya.
Menurut Mahyunadi, jika plafon pinjaman diperbesar hingga Rp15 juta, maka potensi keuntungan UMKM bisa mencapai Rp4 hingga Rp5 juta per bulan. Hal ini diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pinjaman Rp15 juta, bisa untung Rp4 sampai Rp5 juta per bulan,” tegasnya.
Ia menekankan, logika sederhana ini harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memperbaiki skema dukungan bagi UMKM.
Dengan modal yang lebih memadai, pelaku usaha kecil dapat berkembang lebih cepat dan ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kutai Timur. (SH/ADV).
