Pasokan Beras di Kaltim Menipis, Rudy Mas’ud: Sudah Kami Antisipasi
Portalkaltim.com, Kalimantan Timur – Sulitnya menemukan beras di sejumlah pasar tradisional maupun gerai modern di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa masalah ini terjadi akibat penarikan beras premium yang tidak sesuai dengan standar yang ada.
Beras premium yang tidak sesuai standar ini terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Pemerintah Pusat (PP) melalui Kementerian Pertanian telah menindak lanjuti 212 merek beras premium yang tidak sesuai ketentuan Satgas Pangan.
Dari 17 merek beras premium yang ada di Kaltim, hanya satu merek beras premium yang sesuai ketentuan dan sisanya merupakan beras oplosan.
Sejumlah penarikan beras oplosan ini memang berdampak pada menipisnya pasokan beras di pasar. Akan tetapi langkah ini perlu dilakukan demi melindungi masyarakat dari kecurangan yang merugikan konsumen.
Namun, Pemprov Kaltim telah menyiapkan langkah alternatif agar pasokan beras tetap tersedia dan tidak menimbulkan kepanikan.
“Tidak perlu takut, ragu dan bimbang. Apabila semuanya sesuai dengan ketentuan itu pastinya aman. Kaltim sudah mengantisipasi hal ini dengan Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Urusuan Logistik) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terkait,” ucap Harum saat melakukan konferensi pers di Ruang Ruhui Rahayu Gedung Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Untuk menjamin ketersediaan beras di Kaltim, Pemerintah Daerah (Pemda) menggandeng Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Gerakan Pasar Murah (GPM) yang juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Untuk 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Stok Bulog cukup banyak. Saat ke lapangan, itu dilaporkan sekitar 1.223 ton pada minggu ke-dua Agustus ini,” jelasnya.
Tak hanya itu, dalam mendukung program Asta Cita milik Presiden Republik Indonesia (RI), yaitu Swasembada Pangan. Pemprov Kaltim akan menargetkan pada bulan Desember yang akan datang, pencapaian Swasembada Pangan itu akan mencapai 70 persen.
“Ke depan, kita dorong produksi lokal agar bisa memenuhi minimal 70 persen kebutuhan Kaltim. Dengan begitu, kita tidak terlalu tergantung pada pasokan luar daerah,” ujarnya.
Dengan langkah yang telah dilakukan ini, Pemprov Kaltim optimistis kebutuhan beras masyarakat tetap aman terkendali, meski telah terjadi penarikan beras premium oplosan di pasaran dan terganggunya pasokan dari produsen di Jawa dan Sulawesi. (TS)
