“Negara Konoha” Hingga Bendera One Piece, Puan: Di Balik Pesan Ada Harapan
Portalkaltim.com, Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani menyoroti fenomena maraknya bentuk-bentuk kritik kreatif di ruang digital, mulai dari lelucon politik seperti “negara Konoha” hingga penggunaan simbol bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada rapat tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2025).
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, ia menilai bahwa rakyat berhak memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.
“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur saja dulu’, sindiran tajam, ‘Indonesia gelap’, lelucon politik, ‘negara konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti bendera bajak laut topi jerami dari anime One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital” ujar Puan di Ruang Rapat Utama MPR RI.
Kreativitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bukti bahwa rakyat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk bersuara. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak menjadi pemicu perpecahan bangsa.
“Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita bersama,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan perlunya kebijaksanaan bagi pemegang kekuasaan dalam merespons kritik rakyat. Menurutnya, respon yang bijak berarti tidak sekadar mendengar, tetapi memahami dengan hati jernih dan pikiran terbuka.
Masyarakat memberikan kritik terhadap pemerintah adalah suatu bentuk partisipasi politik dan pengawasan sosial. Bukan tanpa alasan, ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai harapan atau berdampak negatif bagi masyarakat, kritik muncul sebagai upaya memberi masukan atau peringatan.
Ini juga merupakan bagian warga dalam menyampaikan aspirasi mereka, agar kebutuhan dan masalah yang dihadapi tidak diabaikan.
Tak hanya itu, masyarakat ingin memastikan bahwa pejabat publik bekerja sesuai janji yang mereka berikan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Masyarakat merasa perlu adanya akuntabilitas dan transparansi.
Terakhir, ia juga mengingatkan bahwa pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia bukanlah untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan semua kekuasaan tunduk pada konstitusi dan berpihak kepada rakyat.
“DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional. Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan DPR bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi memastikan kebijakan tetap sejalan dengan konstitusi dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Pidato tersebut menjadi salah satu sorotan utama si dalam rapat terus, karena anak dari Presiden RI Ke-5 tersebut menyinggung langsung fenomena kritik yang belakangan ini tengah ramai di sosial media, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah iklim demokrasi yang dinamis. (TS)
