Tolak Data 13 Ribu Anak Tidak Sekolah, Bupati Kutim Minta Data Hingga Tingkat RT
Portalkaltim.com, Kutai Timur — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus gencar dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), salah satunya ialah beasiswa Kutim tuntas dan Kutim Stimulan kepada para pelajar atau yang menempuh pendidikan di Kutim
Akan tetapi, berdasarkan data sebelumnya milik Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri (Pusdatin), Kutim tercatat sebagai Kabupaten dengan angka anak tidak sekolah yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang mencapai angka 12.802 ribu anak.
Dari data tersebut, Rincian dari angka tersebut menyebutkan 9.463 anak belum pernah bersekolah (BPB), 1.451 anak sudah lulus tetapi tidak melanjutkan (LTM) , dan 1.888 lainnya mengalami putus sekolah atau drop out (DO).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman merasa data tersebut perlu dievaluasi kembali terhadap jumlah anak yang tidak sekolah di wilayahnya.
“Ini aneh, padahal kita sudah lama punya program pendidikan gratis dan wajib belajar di Republik Indonesia itu 12 tahun. Juga ada pendapat bahwa anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi disebut juga tidak sekolah,” ucap Ardiansyah di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangatta Utara, Selasa (12/8/2025).
Data tersebut menimbulkan citra yang buruk terhadap pendidikan yang ada di Kutim, padahal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim tengah gencar melaksanakan program pendidikan gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2012.
“Ini membuat citra buruk Kutim, Seolah program-program selama ini yang kami jalankan ini tidak ada hasilnya, sehingga pada data tersebut banyak anak kita yang tidak sekolah,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia memerintahkan kepada instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), serta perangkat desa hingga Rukun Tetangga (RT) di Kutim untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Salah satu contoh kasus yang dirinya ungkapan yaitu salah satu seorang anak yang terdaftar sebagai anak tidak sekolah, padahal anak tersebut sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri.
“Jangan sampai menimbulkan informasi yang salah, ketika diperiksa kembali, ternyata datanya tidak benar. Validasi itu penting,” tegasnya.
Dirinya juga turut menyampaikan hasil validasi yang telah dilakukan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kutim menunjukkan penurunan angka anak tidak sekolah menjadi sekitar 11.042 ribu anak.
Dengan rincian 7.320 abak BPB, 1.538 anak LTM, dan 2.184 lainnya DO.
Namun, pria yang tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai peran utama verifikasi seharusnya dijalankan oleh dinas dan perangkat terkait, bukan hanya PKK yang bahkan belum mendapatkan dana hibah.
“Kalau ada data masuk di wilayah RT atau desa, segera cek, jangan dibiarkan. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita dan citra Kutim pungkasnya. (TS)
