Fraksi Golkar DPRD Kaltim Serap 515 dari 168 Titik. Infrastruktur, hingga Pendidikan Disoroti
Portalkaltim.com, Samarinda – Upaya menyerap denyut kebutuhan rakyat terus digelorakan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam agenda serap aspirasi (reses) Masa Sidang II Tahun 2025, para anggota fraksi ini berhasil menghimpun 515 aspirasi masyarakat dari 168 titik pertemuan yang tersebar di 74 desa/kelurahan dan 49 kecamatan di 8 kabupaten/kota se-Kaltim.
Reses ini menjadi bagian penting dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025 periode kelima, sekaligus menyongsong masa transisi pembangunan 2024–2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 16 Tahun 2023.
Dengan slogan “Membangun Kaltim untuk Nusantara,” pembangunan di tahun 2025 difokuskan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur berdaya saing.
Fraksi Golkar DPRD Kaltim Apansyah menyebutkan bahwa setiap butir aspirasi yang dihimpun adalah suara murni dari rakyat yang akan menjadi fondasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.
“Kami ingin semua program provinsi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya saat menyampaikan laporan reses pada Rapat Paripurna, Senin (4/8/2025).
Dari hasil reses tersebut, bidang infrastruktur masih mendominasi harapan masyarakat.
Mulai dari perbaikan jalan lingkungan dan jembatan, drainase, penerangan jalan, hingga akses listrik dan air bersih di wilayah pedalaman. Keluhan air PDAM, baik dari sisi kualitas maupun distribusi, juga muncul di banyak titik.
Di bidang pendidikan, masyarakat mendesak kejelasan program Gratispol dari tingkat dasar hingga S3, serta pemerataan guru, pembangunan sekolah baru, dan fasilitas penunjang pendidikan.
Pada sektor kesehatan, meski layanan membaik, masih banyak keluhan terkait akses BPJS, layanan posyandu, serta dukungan gizi untuk lansia dan balita.
Bidang perekonomian dan ketenagakerjaan pun tak luput. Masyarakat meminta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelatihan kerja, serta kejelasan prioritas tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan besar.
Di sektor pertanian dan perikanan, aspirasi berputar pada bantuan benih, alat tani, serta kebutuhan mendesak nelayan terhadap alat tangkap, BBM nelayan, dan pengolahan hasil laut.
Dari ratusan aspirasi yang terkumpul, jelas bahwa masyarakat Kaltim menginginkan pembangunan yang tidak sekadar terpusat di perkotaan, tapi juga menjangkau daerah pinggiran, pesisir, dan pedalaman.
Selain itu, masyarakat juga meminta transparansi, khususnya dalam penyaluran bantuan pendidikan dan sosial.
“Pemerintah tidak hanya diminta membangun secara fisik, tapi juga memperhatikan soft skill, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal semua aspirasi tersebut agar masuk dalam skema APBD 2025, baik melalui belanja langsung, bantuan keuangan, maupun hibah dan bansos.
Pemerintah juga diminta menyusun regulasi turunan atas program strategis, seperti Gratispol agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota agar akselerasi pembangunan berjalan lebih efektif.
“Dengan aspirasi rakyat sebagai panduan, kami ingin menjadikan Kaltim tidak hanya sebagai penyangga IKN, tapi juga sebagai rumah yang layak bagi seluruh warganya,” tutup Apansyah. (SH)
