Damayanti Soroti Silpa Rp2,59 Triliun: Harus Jadi Bahan Evaluasi Pemprov Kaltim
Portalkaltim.com – Tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp2,59 triliun menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai angka tersebut perlu ditinjau dari berbagai sisi agar bisa menjadi pembelajaran dalam perencanaan keuangan daerah ke depan.
Menurut Damayanti, Silpa memang tidak selalu bermakna negatif. Dalam konteks kali ini, sebagian Silpa justru mencerminkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target awal. Namun, ia juga mengingatkan adanya bagian dari Silpa yang disebabkan oleh kegagalan penyerapan anggaran.
“Kalau kita melihat Silpa sebesar Rp2,59 triliun itu, sebenarnya ada sisi positif dan sisi yang harus menjadi perhatian. Salah satu faktor penyebabnya, kalau tidak salah dan nanti bisa dicek kembali, adalah adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan, yaitu sekitar Rp1,6 triliun dari target perencanaan,” kata Damayanti.
Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh Silpa berasal dari kelebihan pendapatan daerah. Masih ada sekitar Rp700 miliar yang berkaitan dengan belanja bantuan yang belum terealisasi. Hal ini, menurutnya, harus jadi catatan penting bagi pemerintah.
“Memang ada sekitar Rp700 miliar yang tercatat sebagai Silpa dan berkaitan dengan belanja bantuan yang belum terealisasi. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar dalam perencanaan anggaran berikutnya, Pemprov Kaltim benar-benar memperhatikan agar hak-hak masyarakat tidak tertunda hanya karena kelalaian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Damayanti berharap agar catatan evaluatif dari Badan Anggaran DPRD Kaltim dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan. Menurutnya, Silpa yang terlalu besar bisa menjadi indikasi lemahnya implementasi program di lapangan.
“Kami berharap catatan yang sudah diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim itu bisa menjadi acuan untuk meminimalisir hal-hal semacam ini ke depannya,” tuturnya.
Namun demikian, ia tetap mengapresiasi Silpa yang berasal dari efisiensi atau kelebihan pendapatan. Ia menyebutkan bahwa capaian seperti itu patut didukung karena mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang sehat.
“Kalau Silpa yang sifatnya positif, seperti hasil dari efisiensi anggaran atau peningkatan PAD, tentu kami sangat mengapresiasi. Itu menandakan ada kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Damayanti.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap Silpa yang muncul akibat kegiatan yang tidak terlaksana. Menurutnya, faktor-faktor penyebab seperti lemahnya perencanaan dan kendala administrasi harus diurai dan diselesaikan.
“Kalau Silpa terjadi karena ada kegiatan yang tidak terlaksana, itu harus dicermati lebih dalam. Apakah karena perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang lambat, atau masalah administrasi?” pungkasnya.
Sebagai penutup, Damayanti menegaskan bahwa anggaran yang sudah disahkan semestinya dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Ia mendesak agar Pemprov Kaltim lebih cermat dan tepat dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran agar kejadian serupa tidak berulang.
