Hasanuddin Mas’ud Desak Pokir DPRD Diterima Pemprov, Usul Lembaga Penjaminan Naik Kelas Jadi PT
Portalkaltim.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengirim sinyal tegas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) bahwa aspirasi rakyat tak boleh sekadar dicatat, tapi wajib masuk RKPD.
Pesan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025), yang secara khusus membahas hasil reses masa sidang sebelumnya.
Menurut Hasanuddin, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD bukan sekadar usulan personal, melainkan kristalisasi suara rakyat dari seluruh daerah pemilihan di Kaltim.
“Pokir itu bukan keinginan anggota dewan, itu kehendak masyarakat. Pemerintah wajib akomodasi ke RKPD,” tegasnya.
Ia menekankan, sistem perencanaan pembangunan daerah harus dibangun secara kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. RKPD tak boleh disusun sepihak, tapi harus jadi wadah pertemuan antara Rencana Kerja OPD dan pokir DPRD.
“Harus ada titik temu di situ. Kalau tidak, artinya kita mengabaikan konstituen,” sebutnya.
Hasanuddin juga memastikan bahwa pokir DPRD akan dikunci ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2025–2026, lalu masuk ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim. Langkah ini, menurutnya, jadi jaminan agar tidak ada aspirasi rakyat yang ‘tercecer di tikungan’.
Tak hanya bicara soal pokir, Hasanuddin turut menyoroti agenda strategis lainnya, seperti perubahan bentuk badan penjaminan kredit daerah dari Perusda menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Ia menilai transformasi kelembagaan ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam memperluas ruang gerak dan kemitraan dengan swasta.
“Kalau bentuknya PT, maka skema kerja samanya bisa Business to Business. Jadi tidak melulu tergantung APBD, dan modalnya pun bisa lebih fleksibel dikembangkan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini bukan hanya soal status hukum, tetapi arah baru agar lembaga penjaminan lebih profesional dan mampu menjangkau pelaku usaha yang lebih luas. “
Kami di DPRD mendukung penuh, selama tujuannya memperkuat layanan dan mendorong ekonomi daerah,” tandasnya.
Hasanuddin berharap, baik integrasi pokir maupun transformasi lembaga penjaminan, dapat ditindaklanjuti Pemprov secara cepat dan konkret, bukan sekadar wacana dalam forum-forum formal.(SH)
