Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Interupsi Fraksi Golkar soal Ketidakhadiran Gubernur dalam Paripurna
Portalkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi interupsi yang disampaikan oleh salah satu anggota Fraksi Golkar terkait ketidakhadiran Gubernur Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-25. Ia menjelaskan bahwa secara regulasi, kepala daerah memang dapat tidak hadir asalkan menunjuk pejabat lain sebagai perwakilan resmi.
Menurut Hasanuddin, aturan memperbolehkan Gubernur untuk tidak hadir dalam rapat paripurna selama telah ada surat pendelegasian yang sah kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, atau para asisten sesuai bidang yang relevan. Penunjukan ini harus disampaikan sebelum paripurna dimulai agar mekanisme sidang tetap berjalan secara konstitusional.
“Ya memang secara peraturan, sebetulnya kalau Gubernur di paripurna itu tidak bisa hadir, dia harus membuat pendelegasian kepada Wakil Gubernur atau Sekda, atau Asisten. Asisten satu, dua, sesuai dengan pembidangan. Itu disampaikan sebelum kita melakukan paripurna,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran Gubernur kali ini bukan tanpa alasan. Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, termasuk Gubernur, tengah mengikuti rapat daring bersama Presiden dalam rangka pembahasan Koperasi Merah Putih. Informasi tersebut juga sudah dikomunikasikan kepada DPRD sebelum rapat berlangsung.
“Tapi ini memang Pak Gubernur dengan seluruh jajarannya ini lagi mengadakan zoom langsung dengan Pak Presiden soal Koperasi Merah Putih. Jadi sudah menyampaikan kepada kita. Jadi saya kira ini masih bisa,” tambahnya.
Namun demikian, Hasanuddin berharap ke depan pihak Pemerintah Provinsi dapat lebih memperhatikan kehadiran atau minimal mengirimkan perwakilan dalam rapat paripurna. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran komunikasi dan proses legislatif di DPRD.
“Tapi harapannya ke depan, paling tidak ada lah. Kalau tidak bisa Wakil Gubernur, Sekda, ataupun Asisten,” ungkapnya.
Ia juga menilai pentingnya menyelaraskan agenda antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi miskomunikasi yang berulang. Apalagi, Fraksi Golkar sempat menyoroti bahwa ini bukan pertama kalinya Gubernur absen dalam rapat penting.
“Saya kira ini juga menjadi perhatian. Maka tadi ada satu Fraksi Golkar menyampaikan. Karena ini sudah dua kali berturut-turut,” ujarnya.
“Jadi harapannya ke depan jalan,” pungkas Hasanuddin.
