Sarkowi Soroti Seragam Sekolah Masih Dikoordinir, Tak Sesuai Semangat Gratispoll
Portalkaltim.com – Di tengah program bantuan pendidikan, sejumlah sekolah di Kalimantan Timur masih mewajibkan siswa membeli seragam dengan harga jutaan rupiah. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, yang menilai praktik tersebut bertentangan dengan semangat bantuan pendidikan seperti Gratispoll.
Sarkowi V Zahri menyebut, bantuan untuk seragam sekolah sudah diatur dalam program pendidikan SMA dan SMK. Namun, tidak semua jenis seragam ditanggung oleh pemerintah, sehingga muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Sama halnya seperti sekolah juga kan, sekolah ini sekarang ribut nih. Bahwa katanya gratispol, kenapa kok sekolah-sekolah seragam masih bayar antara 1 hingga 2 juta,” ucap Sarkowi.
Ia menjelaskan bahwa bantuan seragam dalam program pendidikan hanya mencakup pakaian nasional, bukan seragam tambahan seperti batik, pramuka, atau pakaian lapangan. Akibatnya, biaya tetap dibebankan kepada orang tua siswa.
“Hal itu karena di dalam aturan yang telah dibuat di dalam program gratispol untuk SMA SMK itu disebutkan bahwa yang dibantu itu adalah seragam nasional, jadi bukan yang pramuka, bukan batik, bukan pakaian lep dan pakaian lapangan,” paparnya.
Sarkowi menyoroti praktik pengadaan seragam yang dikoordinir oleh pihak sekolah. Ia menilai tindakan ini menyalahi aturan karena semestinya orang tua diberi kebebasan untuk membeli seragam di tempat mana pun, tanpa intervensi sekolah.
“Hanya saja di situ disebutkan bahwa tidak diperbolehkan kalau ada pengadaan seperti itu sekolah yang mengkoordinir atau menunjuk toko, harusnya diberikan kebebasan kepada orang tua mau memilih dan beli di tempat yang diinginkan, mana tidak boleh di koordinir,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa temuan semacam ini akan menjadi bahan evaluasi oleh Komisi IV DPRD Kaltim agar ke depan tidak terjadi praktik yang merugikan siswa dan orang tua. Pemerintah harus menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai semangat keadilan.
“Nah saya lihat sekarang banyak yang mengkoordinir, hal itu nanti akan jadi bahan evaluasi kami di Komisi 4, seharusnya tidak boleh sekolah mengadakan seragam. Jadi harus orang tua itu diberikan kebebasan untuk memilih dan membeli seragam di tempat yang mereka inginkan,” pungkasnya.
