DPRD Kaltim Dorong Sinergi Nyata di Wilayah Perbatasan: Berau Bukan Sekadar Penjaga Pintu
Portalkaltim.com – Di tengah meningkatnya kompleksitas isu keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan, Anggota DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya sinergi yang lebih konkret antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pengarahan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (16/7/2025).
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufrie, dan Apansyah turut menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah tokoh strategis seperti Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Forum ini menjadi momen penting untuk menguatkan persepsi bersama dalam mengawal stabilitas daerah, terutama di kawasan dengan tantangan geopolitik tinggi seperti Berau.
Husin Djufrie mengingatkan bahwa Berau bukan hanya batas wilayah administratif, tetapi menjadi wajah terdepan Kalimantan Timur dalam konteks pertahanan, perdagangan, dan pariwisata. Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi tidak berhenti pada tataran seremoni.
“Berau bukan sekadar wilayah pinggiran, tapi pintu masuk strategis Kaltim. Tanpa koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD, kita berisiko kehilangan kendali atas arah pembangunan dan keamanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD Kaltim hadir untuk memastikan arah kebijakan daerah tidak hanya fokus pada reaksi atas ancaman, tetapi turut membangun kerangka antisipatif yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.
“Kami di DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang menjamin rasa aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Husin.
Forum lintas sektor ini juga menyoroti perlunya menyingkirkan ego sektoral dalam praktik di lapangan. Menurut para legislator, terlalu banyak persoalan yang macet karena lemahnya koordinasi dan kaburnya batas kewenangan antarlembaga. Oleh karena itu, mereka mendorong agar output forum seperti ini diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran terpadu, perencanaan lintas OPD, dan pelibatan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. Namun, pesan utama dari kehadiran DPRD Kaltim adalah pentingnya membangun sinergi yang bukan hanya terucap dalam forum, tetapi tercermin dalam kebijakan nyata dan ketegasan politik demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
