DPRD Kaltim Tekankan Keadilan Fiskal dan Kelestarian Lingkungan dalam Kunjungan ke Tambang PT Indexim Coalindo
Portalkaltim.com – Kalimantan Timur tak hanya menjadi pusat industri ekstraktif, tetapi juga ladang ujian keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja Gubernur Kaltim bersama sejumlah anggota DPRD ke wilayah Kaliorang, Kutai Timur, Senin (14/7), dengan salah satu agenda utama meninjau aktivitas PT Indexim Coalindo.
Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Kaltim Apansyah menyoroti pentingnya kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan daerah. Ia menyampaikan bahwa mekanisme perpajakan, khususnya terkait kendaraan alat berat, perlu dibuka secara luas kepada publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Pajak sektor tambang, khususnya kendaraan operasional atau pajak alat berat, harus dikelola secara adil dan terbuka agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Apansyah juga menyambut baik langkah-langkah konservasi lingkungan yang dilakukan PT Indexim Coalindo. Menurutnya, keberadaan kawasan lingkungan seperti Arboretum Tempudo menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di tengah aktivitas industri yang masif.
“Kami melihat adanya keseriusan dari pihak perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan keberlanjutan ekosistem,” tambahnya.
Dari perspektif ekonomi, kawasan Kaliorang memberikan kontribusi signifikan terhadap sirkulasi uang di daerah. Apansyah menyebut, perputaran uang di sektor tambang di kecamatan tersebut diperkirakan mencapai lima miliar rupiah, dengan tiga miliar di antaranya langsung beredar di tingkat lokal.
“Kami tidak menutup mata terhadap potensi kerusakan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tegasnya.
Kunjungan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah, Agus Aras, dan Budianto, serta Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Sekda Sri Wahyuni, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan perwakilan Program Pemberdayaan Masyarakat.
DPRD Kaltim memastikan bahwa arah pembangunan sektor tambang ke depan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan fiskal dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
