Pendapatan Petani Kaltim Menurun Akibat Biaya Produksi yang Melonjak
Portalkaltim.com, Samarinda — Harapan petani Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meraih keuntungan lebih di tengah musim tanam tampaknya harus bersabar. Nilai Tukar Petani (NTP), indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan petani, mengalami penurunan tipis namun signifikan pada Juni 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, NTP bulan Juni tercatat sebesar 143,68, turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 144,99.
Meski angka ini masih berada di atas ambang 100 yang menandakan petani masih untung penurunannya tetap menjadi sinyal penting.
Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana menjelaskan bahwa pelemahan ini dipicu oleh turunnya harga jual hasil pertanian dan kenaikan biaya yang harus ditanggung petani.
“Indeks Harga yang Diterima Petani turun 0,81 persen, sementara biaya konsumsi dan produksi meningkat 0,09 persen. Ini menyebabkan daya beli petani melemah dibanding bulan sebelumnya,” jelas Yusniar saat konferensi pers, Selasa (1/7/2025).
Penurunan paling tajam terjadi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, yang turun 1,76 persen. Diikuti oleh subsektor Perikanan (-0,68 persen) dan Peternakan (-0,42 persen).
Kondisi ini memperlihatkan tekanan yang dialami petani di sektor-sektor komoditas unggulan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi daerah.
Namun, tidak semua kabar datang dengan nada suram. Dua subsektor justru mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Hortikultura dengan kenaikan NTP sebesar 1,93 persen dan Tanaman Pangan sebesar 0,07 persen.
“Artinya, di tengah tekanan inflasi biaya produksi, masih ada celah usaha tani yang menguntungkan,” ujar Yusniar.
Jika dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kaltim bukan satu-satunya yang mengalami penurunan.
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bahkan mencatat penurunan NTP paling dalam masing-masing sebesar 1,68 persen. Hanya Kalimantan Utara yang menunjukkan peningkatan tipis sebesar 0,02 persen.
BPS menekankan bahwa kondisi ini menjadi perhatian bersama, dengan harapan dapat memperbaiki kesejahteraan para petani.
Pemerintah daerah didorong untuk mengkaji ulang struktur biaya produksi dan memperkuat perlindungan harga di tingkat petani, agar roda pertanian tetap berputar dan memberikan hasil layak bagi para pelakunya. (SH)
