Dispora Kaltim Desak KONI Perketat Verifikasi Cabor Baru, Cegah Pemborosan Dana Hibah
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading
Portalkaltim.com Samarinda – Proses penerimaan cabang olahraga (cabor) baru sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur mendapat sorotan serius dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim. Pemerintah daerah meminta agar proses seleksi tidak hanya menjadi formalitas administratif, namun benar-benar berbasis fakta lapangan dan kelayakan struktural.
“Kami minta proses verifikasi tidak asal-asalan. Harus ada pengujian faktual di lapangan, bukan hanya dokumen di atas meja,” ujar Rasman.
Ia menilai bahwa ketidaktepatan dalam menerima cabor baru tanpa dasar pembinaan yang kuat dapat berdampak langsung pada pemborosan anggaran, terutama karena seluruh anggota KONI akan mendapatkan alokasi dana hibah yang berasal dari APBD.
“Kalau cabor hanya ada di atas kertas, tanpa aktivitas nyata, itu namanya beban anggaran. Prestasi tidak ada, tapi dananya tetap keluar,” tegasnya.
Rasman mengingatkan bahwa proses penerimaan harus merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI. Salah satu syarat utamanya adalah cakupan operasional cabor di minimal enam dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada cabor yang baru aktif di empat daerah, namun sudah mengklaim sebagai pengurus provinsi.
“Ini contoh yang harus ditertibkan. Kalau belum menjangkau enam wilayah, artinya belum memenuhi syarat sebagai anggota KONI provinsi,” jelasnya.
Hal serupa juga ditemukan di tingkat kabupaten/kota, di mana sebuah cabor diwajibkan memiliki setidaknya dua klub aktif sebagai basis kegiatan. Namun, laporan administrasi kerap tidak sejalan dengan realitas.
“Banyak laporan tampak rapi, lengkap, tapi begitu dicek ke lapangan, kosong. Antara fiktif dan nyata, ini yang bahaya,” tambah Rasman.
Menurutnya, ketegasan dalam verifikasi anggota bukan semata urusan administrasi, melainkan menyangkut akuntabilitas pengelolaan dana publik serta efektivitas sistem pembinaan olahraga di daerah.
“Kalau tidak dikendalikan dari awal, kita akan kewalahan mengelola banyak cabor yang sebenarnya tidak siap. KONI akan terbebani, sementara prestasi tidak terukur,” tuturnya.
Sebagai langkah preventif, Dispora Kaltim secara resmi mengusulkan penundaan sementara terhadap proses penerimaan anggota baru hingga seluruh aspek faktual dapat dipenuhi secara menyeluruh.
“Kami minta semua proses penerimaan ditangguhkan dulu, sampai verifikasi lapangan benar-benar dilakukan secara objektif dan menyeluruh,” pungkas Rasman.
