SANGATTA – Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Budi Mulia memprotes penggunaan kata ‘miskin esktrem’ di wilayahnya.
Menurutnya, tidak ada warga dengan status miskin ekstrem di Kutim. Sebab, seperti yang sudah di ketahui, Kutim memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA).
“Kita punya laut dengan berbagai hasilnya, batu bara, sawit, pisang yang tiap tahun ekspor, bahkan kita juga punya pengembangan UMKM,” ucapnya.
Budi mengatakan, indikator miskin ekstrem adalah keluarga yang hanya bisa makan satu kali dalam satu hari, yang bahkan tidak bisa menyekolahkan anaknya di Sekolah Negeri.
Padahal, banyaknya masyarakat di Kutim mampu menyekolahkan anaknya bahkan hingga Strata Satu atau bangku kuliah.
“Padahal, misal mereka hanya bertani, atau berdagang biasa. Tapi malah bisa bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana,” ungkapnya.
Maka tidak heran jika Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang juga sempat mempertanyakan terkait ‘miskin esktrem’ ini.
Jika berpacu pada data penerima bantuan terdampak Covid-19 pada 2020-2021 lalu. Tentu seluruh masyarakat merasa terdampak.
“Larangan keluar, bagaimana mereka mau cari makan. Maka wajar saja saat itu mereka mendapatkan bantuan terdampak Covid-19, karena memang mereka terdampak,” terangnya.
Oleh karenanya kini pihaknya juga sudah menugaskan pemerintah desa untuk melakukan pendataan ulang penerima bantuan selanjutnya.
“Keluarga Prasejahtera mungkin lebih pas ya, karena setelah ini ada bantuan inflasi yang digelontorkan Pemkab Kutim ke kita,” jelasnya.
Dari 11 ribuan kuota dengan hitungan perorangan, maka kemungkinan tidak akan sebanyak itu. Pendataan itu juga ditargetkan paling lambat pada pertengahan Desember yang kemudian akan di transfer pada akhir tahun.