Samri Minta Pelayanan Digital Samarinda Tetap Beri Ruang bagi Warga yang Belum Melek Teknologi

Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Perkembangan pelayanan publik berbasis digital di Kota Samarinda dinilai memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Meski demikian, penerapan sistem digital diminta tidak membuat warga yang belum memahami teknologi kehilangan akses terhadap pelayanan pemerintahan.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan digitalisasi pelayanan merupakan langkah positif karena dapat mempersingkat waktu dan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus menyediakan jalur pelayanan manual sebagai alternatif. Hal ini diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital.

“Yang tidak mengerti teknologi itu masih bisa dibuka pelayanan secara manual. Jadi pelayanan online jangan sampai membuat masyarakat yang belum memahami teknologi menjadi kesulitan mendapatkan pelayanan,” kata Samri.

Ia menilai keberadaan sistem online seharusnya ditempatkan sebagai fasilitas tambahan yang membantu masyarakat, bukan menggantikan seluruh bentuk pelayanan secara langsung. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih mekanisme pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Samri juga mengapresiasi sejumlah inovasi pelayanan publik di Samarinda, termasuk pelayanan administrasi kependudukan yang mulai menerapkan sistem jemput bola. Menurutnya, pola tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan.

“Sekarang mengurus KTP dan kartu keluarga sudah tidak terlalu ribet. Bahkan ada pelayanan jemput bola sampai ke rumah. Ini menurut saya merupakan bentuk pelayanan yang sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Samri, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui berbagai layanan digital yang telah tersedia. Sebab, ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan online dapat membuat mereka kembali menggunakan jasa pihak ketiga.

Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya memperbanyak layanan digital, tetapi juga memastikan masyarakat memahami cara menggunakannya. Sosialisasi dan pendampingan dinilai menjadi bagian penting agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (AHM/ADV/DPRD Samarinda)