Prabowo Wanti Direksi BUMN yang Masih Kerja “Kotor” Lebih Baik Angkat Kaki!

Presiden RI Prabowo Subianto dalam peresmian proyek RDMP Kilang Balikpapan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap keras terhadap jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah secara jujur, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia secara terbuka meminta para direksi yang tidak sanggup mengemban tanggung jawab tersebut untuk tidak mempertahankan jabatannya.

Penegasan itu disampaikan Presiden saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai persoalan mendasar BUMN hingga saat ini masih berkutat pada lemahnya tata kelola dan kualitas kepemimpinan yang tidak sejalan dengan kepentingan negara dan rakyat.

Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman pemerintah, masih ditemukan direksi BUMN yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam mengelola perusahaan. Ketidakmampuan tersebut berdampak langsung pada buruknya kinerja perusahaan hingga menyebabkan kerugian keuangan yang seharusnya bisa dihindari.

“Pengalaman kita terlalu banyak. Direksi-direksi BUMN, saya katakan apa adanya, banyak yang tidak baik. Karena itu saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membereskan BUMN. BUMN ini banyak, dan banyak juga yang rugi,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti praktik yang dinilai tidak etis, yakni masih adanya direksi yang menuntut tantiem meski perusahaan yang dipimpinnya mencatat kerugian. Menurut Prabowo, sikap tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang seharusnya melekat pada pengelola perusahaan milik negara.

“BUMN sudah rugi, masih minta tantiem. Itu tidak pantas. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang ada, sebaiknya berhenti saja. Banyak orang lain yang siap menggantikan,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN merupakan amanah besar untuk mengelola kekayaan negara, bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pembenahan menyeluruh di tubuh BUMN, terutama dari sisi kepemimpinan dan integritas pengelolaannya.

Pemerintah, kata Prabowo, berkomitmen melakukan penataan ulang tata kelola BUMN agar diisi oleh figur-figur yang memiliki kapasitas, tanggung jawab, dan integritas tinggi dalam mengelola aset strategis negara demi kepentingan rakyat.

“Kita mengelola sumber daya dan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Itu harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab,” pungkasnya. (SH)

Loading