Transparansi Sebagai Pondasi Negara, Diskominfo Kaltim: Tidak Ada Alasan Tutup Akses Informasi Publik
Portalkaltim.com, Kutai Timur – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga desa, harus berkomitmen untuk melakukan transparansi terhadap masyarakat.
“Presiden sudah menyebut keterbukaan informasi publik sebagai pondasi negara. Itu artinya pondasi juga bagi provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa,” ujar Faisal di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kamis (2/10/2025).
Ia menekankan tidak ada alasan bagi pemerintah dalam menutup akses informasi, khususnya menyangkut penggunaan anggaran. Dirinya memberi perbandingan sederhana seperti tempat beribadah umat muslim, yakni masjid.
“Di masjid, setiap ibadah di hari jumat pada siang harinya itu selalu mengumumkan pemasukan dan pengeluaran masjidnya. Kalau di masjid saja bisa terbuka, kenapa pemerintah harus sembunyi-sembunyi? Justru kalau ditutup, masyarakat makin curiga,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia turut mencontohkan kasus yang tengah viral di media sosial (medos), terkait perjalanan gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) saat ke Maroko bulan lalu. Menurutnya, persoalan itu ramai bukan karena kegiatannya, melainkan karena informasinya ditutup-tutupi.
“Padahal kalau dari awal disampaikan bahwa tujuannya untuk mengahdiri MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) tingkat internasional, siapa yang bisa membantah? Semakin disembunyikan, justru semakin gaduh,” ucapnya.
Dalam paparan saat menjadi narasumber PPID, dirinya menyebut transparansi tidak bergantung pada besar kecilnya anggaran atau fasilitas.
“Keterbukaan itu soal kemauan, bukan gedung megah. Cukup satu meja, satu petugas, asal ada komitmen. Sama seperti restoran dengan dapur kaca, karena semua bisa melihat, kokinya otomatis jaga kebersihan. Pemerintahan juga harusnya begitu,” terangnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak takut dinilai, terutama saat survei peringkat keterbukaan informasi publik. Menurutnya penilaian justru membantu memperbaiki kekurangan.
“Kalau nilainya rendah, berarti ada ruang untuk perbaikan. Kalau dilengkapi, pasti bisa naik peringkat. Jadi jangan takut terbuka,” tegasnya.
Tak lupa, dirinya menutup kesimpulan dari pemaparan materi yang telah diberikan selama 30 menit tersebut.
“Transparansi itu bukan sekadar kewajiban regulasi, tapi kebutuhan zaman. Semakin terbuka, semakin kita terlindungi,” pungkasnya. (mh)
