Makmur Sebut Kakaban dan Maratua Jangan Dikelola Asal-Asalan
Portakaltim.com,Samarinda – Keindahan Pulau Kakaban dan kedekatannya dengan Pulau Maratua harus dibarengi dengan pengelolaan yang hati-hati dan berwawasan lingkungan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena menyangkut kelestarian, keamanan wilayah, dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Makmur mengungkapkan kekhawatirannya jika kepala daerah tidak diberi ruang atau merasa tidak perlu terlibat dalam urusan pengelolaan pulau. Ia menyebut hal itu dapat memicu ketidakpedulian yang berujung pada kerusakan kawasan strategis seperti Kakaban dan Maratua.
“Jadi itu harus hati-hati. Kalau ada, apa namanya, aturan-aturan yang merupakan suatu yang tidak boleh dipermainkan dalam suatu kita mengurus pulau-pulau, pergilah ke Pemerintah Provinsi. Nonsense lah kalau orang provinsi ngomong ngurus gitu-gitu. Orang pusat yang ngurus tahu lah,” kata Makmur.
Ia menilai bahwa banyak potensi konflik muncul ketika kewenangan pengawasan dan pelestarian terlalu longgar, bahkan seringkali dilemparkan ke level camat atau lurah tanpa pendampingan yang memadai dari kabupaten atau provinsi.
“Kita aja sendiri memberi kewenangan penuh kepada camat. Kan terbalik persoalan seperti itu. Kalau di bidang pengawasan silakan pemprov, tapi kalau pelestarian dan pembudidayaan itu tetap yang bertanggung jawab penuh adalah kepala daerah. Tidak ada kata lain,” tegasnya.
Menurut Makmur, Pulau Kakaban bukan hanya lokasi konservasi, tetapi juga terdapat aktivitas masyarakat seperti penanaman kelapa yang menandakan keterikatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, daerah wajib menjaga keseimbangan antara pelestarian dan kebutuhan warga.
Ia menyoroti bahwa selama ini kepala daerah cenderung melepas tangan dengan alasan bukan kewenangannya, padahal secara moral dan administratif tetap punya tanggung jawab terhadap wilayahnya.
“Saya ada kekhawatiran, nanti orang-orang kepala daerah berpikir sepintas lalu saja. Tidak mau repot-repot dalam mengelolanya dan dibiarkan saja,” ujar Makmur.
Makmur mendorong agar seluruh tingkatan pemerintahan bersinergi, mulai dari camat hingga gubernur, serta melibatkan masyarakat. Ia percaya, jika daerah diberi tanggung jawab yang jelas, maka pengelolaan pulau seperti Kakaban dan Maratua bisa lebih terarah dan tidak merugikan ekosistem maupun rakyat lokal.
