Ribuan Anak Belum Sekolah, DPRD Kaltim Minta Kolaborasi Tangani Akses dan Biaya Hidup
Portakaltim.com, Samarinda – Fakta masih adanya hampir 10 ribu anak di Kalimantan Timur yang belum pernah sekolah menjadi sorotan serius DPRD. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa hambatan terbesar bukan hanya biaya pendidikan, tetapi beban hidup yang menyertainya.
“Bukan hanya soal UKT, anak-anak dari daerah juga harus menanggung biaya akomodasi, transportasi, bahkan makan sehari-hari. Itu yang seringkali jadi penghalang mereka untuk sekolah,” ungkap Darlis.
Menurutnya, intervensi Pemprov melalui program pembebasan UKT sudah berjalan baik, namun belum cukup menyentuh aspek biaya hidup yang krusial, khususnya bagi pelajar dari daerah terpencil.
Untuk mengatasi ini, ia mendorong peran aktif perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur agar menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka ke bidang pendidikan—bukan hanya fisik, tetapi juga logistik kehidupan pelajar.
“Kami meminta perusahaan menyalurkan CSR-nya dalam bentuk bantuan transportasi atau akomodasi. Biar APBD fokus pada UKT, dan CSR bisa bantu biaya hidup,” tegasnya.
Darlis menyebut bahwa pendekatan ini penting agar tidak hanya jumlah siswa meningkat, tetapi juga memperpanjang rata-rata lama sekolah. Saat ini, angka itu masih di kisaran 10,2 tahun setara kelas 1 SMA yang menandakan tantangan struktural belum tuntas.
“Kalau hanya dibantu UKT saja, anak-anak dari kampung tetap tidak bisa sekolah karena biaya hidupnya tinggi. Ini sebabnya kita mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” lanjutnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov yang telah membagikan seragam dan buku, tetapi menekankan bahwa bentuk bantuan harus ditingkatkan hingga mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan konsumsi pelajar.
“Kalau seragam, buku, dan UKT dibantu, tapi anaknya nggak bisa tinggal di kota karena nggak ada biaya hidup, tetap saja nggak sekolah,” pungkasnya.
