Kolaborasi Pemprov dan Berau Perluas Akses Digital, Seribu Titik Wi-Fi Gratis Jadi Andalan
Portakaltim.com, Samarinda – Program internet gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perkembangan. Melalui program seribu titik Wi-Fi gratis, pemerintah berharap mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyatakan bahwa program ini akan diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, khususnya Berau.
“Dulu kan ada seribu Wi-Fi gratis dan ini akan ditambah lagi. Jadi nanti saling kolaborasi antara provinsi dan Kabupaten Berau,” kata Syarifatul.
Ia menyebut, kolaborasi ini penting agar penetrasi digital merata dan bisa menjangkau wilayah pesisir maupun kepulauan yang masih tertinggal secara infrastruktur teknologi. Saat ini, Komisi III DPRD Kaltim memang belum melakukan rapat dengar pendapat langsung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun hal tersebut menjadi agenda prioritas.
“Nantilah, kami belum pernah hearing dengan Kominfo. Pasti mereka ada target-target ya, dalam waktu satu tahun atau dua tahun pertama, itu mana-mana yang dituju,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pembangunan Wi-Fi publik tidak tumpang tindih antarprogram pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kami juga melihat ada progresnya itu. Walaupun sudah terlampaui dari seribu titik, maka akan ditambah lagi,” ungkapnya, seraya menekankan bahwa komunikasi antarwilayah adalah kunci efektivitas.
Selain kolaborasi, transparansi informasi dari pihak eksekutif juga dianggap penting. DPRD berkomitmen untuk turut mengawasi implementasi dan pemerataan titik Wi-Fi.
“Kami coba hearing dengan Kominfo untuk cari info terkait ini ya. Mana yang bisa disupport pemerintah Berau, mungkin provinsi bisa masuk juga,” ujar Syarifatul.
Secara ilmiah, jaringan internet publik telah terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, ekonomi digital, hingga kesehatan daring. Ketersediaan koneksi internet di daerah terpencil secara langsung membuka peluang partisipasi dalam transformasi digital nasional.
Namun, pembangunan infrastruktur ini harus disertai dengan pelatihan literasi digital dan sistem pemeliharaan. Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, akses internet gratis berisiko tidak termanfaatkan secara maksimal dan menjadi proyek jangka pendek tanpa dampak jangka panjang.
