DPRD Samarinda Kritik Kebijakan Penghapusan Guru Honorer yang Dinilai Tak Pahami Kondisi Daerah

Anggota DPRD Kota Samarinda Anhar (DIN/ADV/DPRD Kota Samarinda).

Portalkaltim.com,Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menilai kebijakan pendidikan nasional masih terlalu berorientasi pada kondisi kota besar dan belum sepenuhnya memahami kebutuhan daerah. Hal itu disampaikan Anhar saat menanggapi wacana penghapusan guru honorer yang dinilai berpotensi menambah persoalan pendidikan di daerah seperti Samarinda.

“Jangan samakan Samarinda dengan Jakarta. Di sana banyak sekolah swasta, yayasan, organisasi masyarakat yang bisa menopang pendidikan. Di daerah tidak semuanya seperti itu,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga kekurangan tenaga pengajar. Bahkan, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran.

Ia menilai kebijakan pusat terkadang justru membebani daerah karena tidak disertai solusi konkret terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.

“Jangan sampai kebijakan pusat malah bikin susah daerah. Tenaga honorer mau dihilangkan, bantuan keuangan dipotong, lalu apa solusi untuk daerah?” katanya.

Anhar mengaku tidak meragukan kapasitas Menteri Pendidikan yang dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang pendidikan. Namun, menurutnya tantangan mengelola pendidikan nasional jauh lebih kompleks dibanding mengelola lembaga pendidikan swasta.

“Saya yakin Pak Menteri paham pendidikan. Tapi mengelola negara itu beda. Kondisi di daerah tidak semuanya sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama negara karena menentukan masa depan masyarakat.

“Kalau bicara negara maju, pendidikan itu harus jadi perhatian utama. Jangan hanya jargon Indonesia emas,” tegasnya. (DIN/ADV/DPRD Kota Samarinda)