Gubernur Kaltim Lakukan “Rolling Meeting” ke Tiap OPD, Efisiensi Anggaran dan Pantau Kinerja Pelayanan
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. (Rad/Portalkaltim.com)
Portalkaltim.com, Samarinda —Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan Pemprov Kaltim sudah lakukan pemangkasan anggaran signifikan sebelum isu efisiensi belanja pemerintah daerah ramai. Berbeda dengan daerah lain yang hemat konsumsi rapat, Pemprov Kaltim hentikan kegiatan di luar kantor, terutama di hotel dan tempat pertemuan berbayar.
“Kalau di Kaltim, Saudara-saudara bisa lihat, Pemprov Kaltim hampir sudah tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor. Kami rapat di kantor saja,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10/2025).
Ia mengatakan kebijakan ini sudah diterapkan sejak awal masa jabatannya sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025 sampai hari ini, bulan Oktober, saya hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di hotel. Kecuali kalau saya diundang, ya kita hadir. Tapi kalau Pemprov Kaltim yang melaksanakan, tidak pernah,” tegasnya.
Rudy menjelaskan, kebijakan efisiensi ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga mengubah pola kerja birokrasi agar lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami langsung kondisi lapangan.
“Kami sekarang lebih memilih memutar rapat di kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap minggu berpindah tempat. Jadi rapat pimpinan kami putar di setiap OPD agar kami bisa sekaligus meninjau pelayanan publik yang ada,” ungkapnya.
Dengan sistem “rapat berputar” atau rolling meeting tersebut, Gubernur dan jajaran pejabat tinggi Pemprov Kaltim dapat memantau langsung kondisi pelayanan, sarana prasarana, serta kebutuhan setiap OPD di lapangan tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk akomodasi dan konsumsi rapat.
“Sambil rapat, kami bisa melihat langsung bagaimana pelayanan publik di OPD-OPD kami. Jadi tidak hanya duduk di ruang rapat saja, tapi juga sekaligus mengontrol kinerja dan kondisi pelayanan di lapangan,” tambah Rudy.
Namun, Rudy juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini sedikit berimbas pada tingkat okupansi hotel-hotel di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda dan Balikpapan yang sebelumnya sering menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
“Tentu kebijakan ini berpengaruh pada okupansi hotel-hotel di Kaltim. Karena dulu hampir setiap minggu atau setiap bulan ada kegiatan pemerintah di hotel. Sekarang, jangankan tiap minggu, tiga bulan pun belum tentu ada,” ujarnya.
Meski demikian, Gubernur menilai langkah ini perlu ditempuh demi efisiensi keuangan daerah dan memperkuat ketahanan fiskal. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan sektor perhotelan tetap penting, namun harus seimbang dengan kemampuan keuangan pemerintah.
“Kami ingin hotel-hotel tetap tumbuh, ekonomi tetap bergerak. Tapi catatannya, duitnya memang harus ada. Kalau dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat tidak dipotong saja, sebenarnya kami masih bisa bantu menggerakkan kegiatan. Tapi selama ada efisiensi nasional, kita harus ikut berhemat,” jelasnya.
Langkah efisiensi ini menurut Rudy Mas’ud adalah bagian dari transformasi manajemen pemerintahan Kaltim menuju birokrasi yang lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap kondisi fiskal nasional.
“Kita tidak hanya bicara penghematan kecil seperti snack atau kotak makan. Kita bicara efisiensi sistemik cara kerja birokrasi yang berubah. Pemerintah harus menyesuaikan diri dengan tantangan keuangan, tapi tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Rad/ADV/Diskominfo Kaltim)
