Wagub Kaltim Minta Dana FCPF Segera Cair untuk Pendidikan dan Infrastruktur
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji saat Membuka Acara Agenda Forum Konsultasi Publik Dokumen Benefit Sharing Plan ( BSP ) dan Dokumen Indigeneous Peoples Plan (IPP) Program Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF). (Adpim Setprov Kaltim)
Portalkaltim.com, Samarinda -Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dikelola Bank Dunia akan berakhir pada Desember 2025. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, berharap dana program ini segera dicairkan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Seno Aji menyampaikan hal itu saat membuka sebuah acara di Hotel Aston, Samarinda, pada Kamis (7/8/2025). Ia menekankan bahwa dana yang dihasilkan dari program ini merupakan hasil dari perjanjian bersama, sehingga proses pencairannya harus segera dirampungkan.
“Karena ini merupakan hasil dari perjanjian bersama, tentu menjadi harapan kita bersama agar semua proses ini segera rampung,” ujar Seno Aji.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, dana FCPF memiliki manfaat besar, terutama bagi masyarakat adat yang selama ini sudah menunggu realisasi program tersebut. Ia mengusulkan agar dana ini dialokasikan untuk berbagai program prioritas, termasuk pendidikan.
Seno Aji berharap dana tersebut dapat membiayai program pendidikan gratis, mulai dari jenjang SMA, SMK, hingga perguruan tinggi (S1, S2, S3). Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan di wilayah-wilayah terpencil yang masih minim akses.
“Banyak masyarakat adat tinggal dan beraktivitas di sana, baik bertani maupun berkebun. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalan usaha tani, sangat diperlukan,” jelasnya.
Tidak hanya jalan, Seno Aji juga mengusulkan agar dana FCPF digunakan untuk membangun fasilitas air minum bagi masyarakat di daerah terpencil, sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi secara layak.
Secara umum, ia menegaskan bahwa penggunaan dana ini harus diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, agar masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) ikut maju dan berkembang, tidak hanya yang berada di wilayah perkotaan.
Seno Aji juga menambahkan, dana ini harus dioptimalkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perbaikan layanan kesehatan.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa Kaltim sebagai paru-paru dunia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Tidak kalah penting, dana ini juga harus digunakan untuk melindungi hutan dan mencegah deforestasi,” pungkasnya. (Rad/ADV/Diskominfo Kaltim)
