UKT Bukan Satu-Satunya Masalah, DPRD Dorong CSR untuk Biaya Hidup Mahasiswa
Portakaltim.com, Samarinda – Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Kalimantan Timur diapresiasi, tetapi DPRD menegaskan bahwa hal itu belum cukup untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa tingginya biaya hidup menjadi kendala utama bagi mahasiswa dari daerah.
“Persoalannya bukan hanya UKT, tapi juga living cost. Banyak mahasiswa dari daerah kesulitan membiayai transportasi, akomodasi, dan kebutuhan harian,” ujarnya.
Darlis mengungkapkan bahwa keterbatasan APBD menjadi alasan pemerintah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan pendidikan. Karena itu, ia mendorong peran swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar bisa menyokong aspek-aspek non-akademik mahasiswa.
“Kami dorong perusahaan-perusahaan lewat CSR-nya membantu kebutuhan seperti transportasi dan tempat tinggal mahasiswa. Jadi ada pembagian peran antara pemerintah dan swasta,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan dari CSR bisa mengisi celah yang tidak mampu dijangkau pemerintah daerah. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya terbantu secara biaya kuliah, tetapi juga memiliki jaminan keberlanjutan studi hingga lulus.
“APBD kita hanya cukup untuk membayar UKT semester awal. Untuk bantuan tambahan, CSR dari perusahaan bisa menjadi solusi konkret,” lanjut Darlis.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara bantuan pemerintah dan CSR agar tidak terjadi tumpang tindih. APBD bisa difokuskan ke UKT, sedangkan perusahaan bisa difokuskan ke logistik dan kebutuhan hidup mahasiswa.
“Jangan sampai terjadi dobel anggaran. Biarkan APBD fokus ke UKT, dan CSR bisa diarahkan ke kebutuhan pendukung seperti buku, tempat tinggal, dan transportasi,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan swasta, Darlis optimistis bahwa rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur bisa meningkat secara signifikan, mengingat saat ini baru mencapai 10,2 tahun.
