Makmur Sebut Pulau Sangalaki Harus Dijaga, Bukan Hanya Dibiarkan
Portakaltim.com, Samarinda – Keberadaan Pulau Sangalaki sebagai kawasan konservasi penyu dinilai masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menekankan bahwa pengawasan dan pelestarian pulau ini seharusnya menjadi tanggung jawab moral pemerintah daerah, bukan justru lepas tangan.
Makmur menyoroti kondisi Pulau Sangalaki yang dinilainya mulai rancu dalam tata kelola. Ia menegaskan bahwa pulau-pulau dengan ekosistem khas seperti Sangalaki tidak cukup hanya disebut sebagai kawasan strategis, tetapi juga perlu dikawal secara nyata oleh kepala daerah setempat.
“Untuk Pulau Sangalaki itu, bagaimanapun juga tanggung jawab moralnya pemerintah daerah. Sebenarnya Sangalaki yang harusnya dikuasai pusat, itu terutama pengawasan penyunya gitu. Supaya tetap terjaga kelestariannya. Tapi ternyata tidak seperti itu,” ungkapnya.
Ia mengaku pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat langsung ketidakteraturan yang terjadi. Menurutnya, jika sebuah kawasan berbentuk daratan, maka tanggung jawab pengelolaannya tetap harus berada di tangan kepala daerah, sementara pemerintah pusat dapat berfokus pada aspek kelautan.
“Saya coba-coba masuk ke dalam suatu wilayah itu, setelah saya lihat, kondisinya itu rancu. Nah hal ini seharusnya enggak boleh. Jadi kalau ia berbentuk suatu wilayah daratan, seharusnya biarlah kepala daerah setempat yang menguasai,” jelasnya.
Makmur menegaskan, pelestarian satwa seperti penyu tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan kawasan fisik pulau secara keseluruhan. Ia menyebut banyak kepala daerah yang terlalu fokus pada aspek laut, tetapi mengabaikan daratannya yang tak kalah penting.
Ia menilai, jika pengelolaan pulau tidak disertai dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, maka konservasi hanya akan menjadi jargon. Ia mengingatkan agar pusat dan daerah segera membangun sinergi yang jelas demi menyelamatkan wilayah-wilayah strategis seperti Sangalaki.
“Tetapi menyangkut pulau-pulau, tidak bisa terlepas dengan tangan-tangan pemerintah daerah. Saya ada kekhawatiran, nanti orang-orang kepala daerah berpikir sepintas lalu saja,” katanya.
Menurut Makmur, pulau-pulau di Kabupaten Berau termasuk Sangalaki memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Ia mengingatkan bahwa jika dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan kolaboratif, maka ancaman kerusakan lingkungan akan sulit dihindari.
