Makmur Ingatkan Bahaya Pengambilalihan Pulau Tanpa Pengawasan Ketat
Portakaltim.com,Samarinda – Kekhawatiran terhadap rencana pengambilalihan sejumlah pulau oleh pemerintah pusat menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK. Ia menilai, tanpa pengawasan yang ketat, langkah tersebut bisa menimbulkan pengabaian terhadap pelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal.
Makmur mencontohkan kondisi di beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami ketidakteraturan setelah pengelolaan pulau-pulau strategis diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. Menurutnya, hal serupa bisa terjadi di Kaltim bila pemerintah daerah tidak dilibatkan secara langsung.
“Ini suatu contoh saja, kan dulu ini diambil lari salah satu pulau. Kalau Kakaban mau diambil alih lagi. Yang dekat terang-terangan dengan Pulau Maratua. Hanya 10 menit dan cukup dekat jika kita lihat melalui mata biasa,” ucap Makmur.
Ia mengaku khawatir kepala daerah akan bersikap pasif apabila merasa tidak memiliki tanggung jawab langsung atas pulau-pulau tersebut. Situasi ini bisa memperparah kerusakan lingkungan, terutama di kawasan pesisir dan konservasi yang rentan.
“Saya ada khawatir nanti hal seperti ini, kepala daerah tidak mau tahu, acuh tak acuh dia dan rakyatnya juga demikian. Maka itu akan menjadi hal yang merepotkan. Nah itu yang mungkin menjadi perhatian dari kita semua,” lanjutnya.
Menurut Makmur, perlu ada garis tegas namun inklusif dalam pembagian kewenangan. Pemerintah pusat memang berhak atas wilayah laut dan pulau-pulau strategis, namun pemerintah daerah tetap harus diberi ruang untuk mengelola aspek sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.
Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan kawasan tidak boleh hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari kedekatan geografis dan kepentingan masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan kawasan itu.
“Tapi kalau lautnya oke, silakan. Tapi pulau itu tidak bisa terlepas dari tangan-tangan pemerintah daerah,” tandasnya.
Makmur mendorong adanya forum koordinasi antar-tingkat pemerintahan agar setiap kebijakan pengelolaan pulau mempertimbangkan konteks lokal. Ia menilai, tanpa mekanisme itu, hubungan pusat-daerah akan terus dibayang-bayangi ketegangan dan ketimpangan fungsi.
