Nurhadi Soroti Ketimpangan Antara SMP dan SMA di Balikpapan, Urgensi Bukan Sekadar Bangunan, Tapi Akses
Portakaltim.com, Samarinda – Ketimpangan fasilitas pendidikan di tingkat menengah atas menjadi sorotan tajam dari Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra. Ia menyebutkan bahwa meski jenjang SMP sudah terpenuhi secara kuantitas, justru jenjang SMA dan SMK mengalami defisit ruang belajar yang cukup mengkhawatirkan.
“Kalau khusus sekolah, insyaallah hampir clear lah, SMP udah sangat berlebihan karena ada 28. Tapi kalau SMA dan SMK ini memang betul-betul urgent,” jelas Nurhadi.
Sebagai legislator daerah pemilihan Balikpapan, Nurhadi melihat urgensi tersebut sebagai kondisi yang tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, kekurangan SMA dan SMK di tengah pertumbuhan jumlah lulusan SMP bisa berdampak pada keterbatasan akses pendidikan dan potensi putus sekolah.
Menanggapi hal itu, Komisi II DPRD Kaltim merancang langkah proaktif dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Pemerintah Kota Balikpapan. Tujuannya adalah membahas percepatan hibah lahan agar pembangunan fasilitas pendidikan bisa segera dimulai oleh pemerintah provinsi.
“Makanya, kami dari Komisi II juga berencana akan memanggil teman-teman Pemkot untuk membicarakan tentang lahan,” ungkapnya.
Nurhadi menegaskan bahwa sinergi antara kota dan provinsi adalah kunci dalam mempercepat pembangunan sekolah. Jika pemerintah kota bersedia memberikan hibah lahan, maka provinsi siap mengeksekusi pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia.
“Kita berharap nanti ada hibah lahan, tapi yang membangunnya kami dari pemerintah provinsi supaya tidak ada lagi alasan,” lanjutnya.
Menurutnya, krisis pendidikan ini bukan sekadar permasalahan fisik, tapi juga menyangkut keadilan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi siswa yang tertinggal karena terbatasnya ruang belajar.
“Permasalahan pendidikannya ini betul-betul urgent. Jangan sampai ada siswa yang tidak tertampung karena ruang sekolah terbatas,” tegasnya.
Nurhadi berharap, jika komunikasi antara kedua level pemerintahan bisa berjalan efektif, maka kebutuhan sekolah menengah di Balikpapan dapat terpenuhi dalam waktu dekat tanpa perlu menghadapi hambatan administratif yang berlarut.
