DPRD Kaltim Minta Perbaikan Data Guru Honorer, Agar Kebijakan Lebih Tepat Sasaran
Portakaltim.com, Samarinda – Permasalahan pendataan guru honorer di Kalimantan Timur dinilai menjadi hambatan utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti lemahnya sistem database yang menyebabkan banyak guru tidak tercatat secara resmi.
“Pemerintah juga harus tambah memberi perhatian ke situ. Pertama, databasenya tentu harus diperbaiki. Karena seringkali yang menjadi kendala itu adalah persoalan database ya,” ucap Darlis.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kajian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menegaskan bahwa ketidakakuratan data pendidikan menyebabkan kebijakan rekrutmen, penggajian, dan pelatihan guru menjadi tidak optimal. Akibatnya, guru-guru yang aktif mengajar bisa tidak mendapatkan hak yang semestinya.
Menurut Darlis, saat ini masih banyak tenaga pengajar yang secara faktual aktif mengajar, namun tidak tercantum dalam laporan sekolah karena alasan tertentu.
“Sekolah itu melaporkan tenaga pengajarnya yang non-PPPK, itu sebetulnya ada tapi tidak dimasukkan ke dalam laporannya. Karena sekolah itu mengejar akreditasi,” jelasnya.
Ia menilai bahwa motivasi sekolah mengejar akreditasi kadang mengorbankan aspek keadilan terhadap guru honorer. Hal ini justru menghambat penyaluran bantuan dan hak administratif yang seharusnya diterima guru bersangkutan.
Salah satu studi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyarankan perlunya sistem digitalisasi data pendidikan yang terintegrasi secara nasional, sehingga seluruh data guru, termasuk status kepegawaian dan kinerjanya, dapat tercatat secara transparan dan dapat diakses oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan sistem data yang tertib, diharapkan penyaluran program seperti PPPK, insentif, pelatihan, dan tunjangan guru bisa lebih adil dan terukur.
“Jangan atas nama akreditasi, kemudian kita lalai terhadap kesehatan mereka. Jadi seperti itu, database harus diperbaiki,” imbuhnya.
Langkah ini, menurutnya, menjadi landasan penting dalam membangun pendidikan yang lebih manusiawi dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
