Kemitraan Pendidikan Kaltim Libatkan Swasta, DPRD: Pemerintah Tetap Pegang Kendali
Portakaltim.com, Samarinda – Komitmen memperkuat pendidikan di Kalimantan Timur kini diperluas dengan melibatkan sektor swasta. DPRD Kaltim menyambut baik skema kolaboratif ini sebagai strategi untuk menjawab berbagai keterbatasan sarana pendidikan, terutama di daerah perkotaan seperti Balikpapan.
“Jadi yang 49 persen itu nantinya diberikan ke swasta. Tapi swasta juga tetap bekerja sama dengan pemerintah agar bisa meningkatkan kualitas SDM-nya,” ungkap Baba, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim.
Melalui pola Public-Private Partnership (PPP), pemerintah membuka ruang kontribusi bagi lembaga pendidikan swasta, tanpa melepas kendali terhadap arah dan mutu pendidikan. Skema ini memungkinkan alokasi tanggung jawab lebih fleksibel, terutama dalam aspek pendanaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan.
Baba menilai keterbatasan ruang belajar dan jumlah sekolah masih menjadi persoalan utama, terutama di kota-kota besar. “Memang kita akui, masih ada keterbatasan ruang belajar (rumbel), keterbatasan sekolah juga, terutama di Balikpapan,” jelasnya.
Dengan kemitraan ini, diharapkan pembangunan sekolah baru dan penambahan rumbel dapat dipercepat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan. Model ini juga membuka peluang pemerataan kualitas pendidikan di luar pusat kota.
Praktik kemitraan serupa telah terbukti berhasil di sejumlah provinsi lain, dengan pengawasan ketat dari pemerintah yang memastikan sekolah swasta tetap berjalan sesuai standar nasional pendidikan.
Baba menegaskan, kolaborasi ini bukan bentuk privatisasi pendidikan, tetapi langkah strategis mempercepat pemerataan dan penguatan SDM. “Swasta juga tetap bekerja sama dengan pemerintah,” pungkasnya, memperkuat bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara.
