Tantangan Pemerataan Kepemimpinan Jadi Sorotan Komisi IV DPRD Kaltim

Portakaltim.com, Samarinda – Persoalan kesenjangan kepemimpinan di daerah menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV, Darlis, menekankan pentingnya memastikan bahwa calon pemimpin muda tidak hanya berasal dari kota-kota besar, tetapi juga dari seluruh pelosok kabupaten dan kota di Kaltim.

“Potensi kepemimpinan harus muncul dari berbagai daerah, bukan hanya dari satu wilayah saja,” tegasnya dalam sebuah forum kebijakan publik yang membahas penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut menggambarkan urgensi pemerataan akses terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan. Ketimpangan distribusi program kepemudaan berisiko mempersempit ruang munculnya pemimpin dari daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan secara geografis dan politik.

Secara ilmiah, konsep pembangunan inklusif menekankan bahwa setiap wilayah dan kelompok sosial harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Ketika distribusi kesempatan kepemimpinan tidak merata, maka disparitas sosial-politik akan semakin melebar dan berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang.

“Inilah tantangan pemerintah, bagaimana terus mengawal dan memfasilitasi pengembangan pemuda agar mereka tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga mampu menjawab kebutuhan pemerataan pembangunan,” ujar Darlis.

Ia menilai bahwa program Talenta Muda bisa menjadi instrumen awal untuk menciptakan kader pemimpin dari berbagai penjuru Kaltim. Namun demikian, proses seleksi dan pembinaan harus mempertimbangkan latar belakang daerah secara adil agar tidak hanya terpusat pada kalangan tertentu.

Penguatan kapasitas pemuda dari wilayah pinggiran dinilai sangat krusial dalam membangun jejaring kepemimpinan lokal yang kuat. Hal ini juga akan mendukung pemerataan pembangunan yang berbasis pada keadilan wilayah dan konteks lokal.

Komisi IV juga mengingatkan pentingnya keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pelatihan kepemimpinan tidak hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama secara lintas sektor dan lintas wilayah.